KALTIMPOST.ID - Politik kerap menjadi arena bagi ambisi kekuasaan yang tidak mengenal batas. Ketika seorang tokoh berada di puncak popularitas, godaan terbesar biasanya adalah memperluas pengaruh, membangun dinasti politik, atau melompat ke jenjang kekuasaan yang lebih tinggi sebelum menuntaskan amanah yang sedang diemban.
Namun, dari Samarinda, ibu kota Kalimantan Timur, publik justru disuguhkan pemandangan politik yang berbeda. Sebuah sikap yang terbilang langka dan menyejukkan di tengah dinamika politik nasional saat ini.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, baru-baru ini menegaskan bahwa putranya, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, tidak akan maju dalam Pemilihan Wali Kota Samarinda 2030.
Baca Juga: Tatap Kejurnas Lampung, 100 Atlet Hapkido Kaltim Ikuti Ujian Kenaikan Tingkat Marathon
Pernyataan tersebut bukan sekadar jawaban atas spekulasi politik yang berkembang. Lebih dari itu, sikap tersebut menjadi pesan kuat mengenai pentingnya etika dalam kekuasaan.
Di tengah tren politik yang kerap membuka jalan bagi keluarga inti untuk melanjutkan kekuasaan, keputusan Andi Harun dapat dibaca sebagai upaya memutus mata rantai politik dinasti sejak dini.
Ada satu pernyataan yang mencerminkan cara pandangnya terhadap kekuasaan.
“Saya ini hanya kader partai. Saya juga tidak punya banyak duit. Kalau toh ada duit, saya lebih berkonsentrasi pada pendidikan anak saya,” ujarnya.
Kalimat tersebut bukan sekadar ungkapan kerendahan hati. Di baliknya tersimpan pesan moral bahwa jabatan publik tidak seharusnya diwariskan layaknya kepemilikan pribadi.
Bagi Andi Harun, investasi terbaik bagi masa depan anak adalah pendidikan, bukan jalan pintas menuju kekuasaan.
Sikap itu sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi kader-kader muda potensial di Samarinda untuk berkompetisi secara sehat melalui mekanisme meritokrasi.
Baca Juga: Usai Kecelakaan Maut di Bengalon, Satlantas Kutim Petakan Titik Rawan dan Tingkatkan Pengawasan
Ketegasan Andi Harun juga terlihat saat namanya mulai dikaitkan dengan peluang maju pada Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur 2030.
Meski memiliki modal elektabilitas yang kuat dan kerap masuk dalam bursa calon potensial, ia memilih untuk tidak terburu-buru berbicara soal kontestasi politik tersebut.
Alasannya sederhana, tetapi memiliki makna yang mendalam. Ia ingin menuntaskan amanah yang telah diberikan masyarakat Samarinda.
Bagi Andi Harun, membangun Samarinda bukan hanya soal pembangunan infrastruktur atau penyelesaian persoalan banjir yang selama puluhan tahun menjadi pekerjaan rumah kota ini.
Lebih dari itu, ia memiliki visi menjadikan Samarinda sebagai Kota Peradaban, yakni kota yang maju, humanis, religius, berbudaya, dan mampu menghadirkan kualitas hidup yang lebih baik bagi warganya.
Janji itulah yang ingin dituntaskan terlebih dahulu sebelum memikirkan langkah politik berikutnya.
Sikap tersebut menunjukkan karakter seorang pemimpin yang telah selesai dengan ambisi pribadinya. Jabatan tidak lagi dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana pengabdian dan warisan kebaikan bagi masyarakat.
Dengan menolak spekulasi Pilgub sejak dini, Andi Harun memilih menjaga fokus dan energinya agar tetap tercurah pada pembangunan Samarinda.
Sementara keputusannya untuk tidak mendorong putranya maju dalam Pilwali menjadi bentuk pendidikan politik yang penting bagi publik. Pesan yang disampaikan sederhana, tetapi kuat: etika harus ditempatkan di atas ambisi.
Baca Juga: Paser Siap Jadi Tuan Rumah Peda XII Kaltim 2028, Sayembara Logo Segera Digelar
Masyarakat Samarinda patut mengapresiasi sikap tersebut. Sebab, kepemimpinan tidak hanya diukur dari kemampuan mengeksekusi program pembangunan, tetapi juga dari integritas moral dalam menjalankan kekuasaan.
Di tengah tingginya biaya politik dan kuatnya godaan mempertahankan pengaruh, pernyataan Andi Harun bahwa dirinya lebih memilih berinvestasi pada pendidikan anak dibanding membangun modal politik merupakan pesan yang menyejukkan.
Ketegasan itu menghadirkan standar baru tentang bagaimana seorang pejabat publik semestinya bersikap: setia pada janji, memahami batas kekuasaan, menjunjung etika, dan fokus menuntaskan amanah.
Semoga langkah tersebut dapat menginspirasi lebih banyak pemimpin di negeri ini. Sebab, peradaban sebuah kota tidak hanya dibangun oleh kokohnya gedung, panjangnya jalan, atau mulusnya aspal.
Pada akhirnya, peradaban juga ditentukan oleh tegaknya integritas para pemimpinnya. (*)
(Penulis merupakan jurnalis senior dan tokoh pers Kaltim)
Editor : Ery Supriyadi