KALTIMPOST.ID - Politik dinasti kerap menampilkan dirinya sebagai kekuatan yang mapan: jaringan kekuasaan yang luas, sumber daya finansial yang besar dan dukungan koalisi partai yang tampak kukuh. Dalam jangka pendek, kombinasi ini memang dapat menciptakan kesan stabilitas.
Namun dalam sistem demokrasi yang sehat, legitimasi kekuasaan tidak pernah sepenuhnya diwariskan melalui garis darah, dibeli dengan modal politik atau diamankan hanya lewat konsolidasi elite. Legitimasi sejati menuntut sesuatu yang jauh lebih mendasar: rasionalitas kebijakan, kemampuan mengartikulasikan kepentingan publik dan kepercayaan rakyat.
Ketika fondasi-fondasi tersebut diabaikan, politik dinasti sesungguhnya sedang membangun kekuasaan di atas fondasi yang rapuh. Di situlah keruntuhan politik dinasti selalu bermula.
Baca Juga: Pembiayaan BSI Tembus Rp329 Triliun, UMKM hingga Kredit Rumah Jadi Motor Utama
RETAKAN LEGITIMASI
Jürgen Habermas dalam Legitimation Crisis (1973; edisi Inggris 1975) menjelaskan bahwa kekuasaan politik akan menghadapi krisis ketika gagal mempertahankan kepercayaan publik terhadap dasar moral dan rasional pemerintahannya. Dalam demokrasi, kemenangan elektoral bukan satu-satunya sumber legitimasi. Kekuasaan harus terus-menerus divalidasi kebenarannya melalui kebijakan yang adil, efektif, serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Masalah utama politik dinasti terletak pada kecenderungannya menganggap legitimasi dapat dipertahankan melalui popularitas, kekuatan finansial atau koalisi elite semata. Padahal uang hanya mampu memperluas jangkauan politik, bukan membeli kepercayaan rakyat secara permanen. Koalisi partai dapat memenangkan kontestasi, tetapi tidak otomatis menghasilkan penerimaan moral publik.
Ketika masyarakat mulai menilai bahwa kekuasaan lebih diarahkan untuk menjaga kesinambungan keluarga dibanding memperjuangkan kepentingan umum, legitimasi pun perlahan terkikis. Pada titik ini, politik dinasti menghadapi persoalan eksistensial. Ia mungkin masih berkuasa secara prosedural, tetapi kehilangan pijakan substantif di mata rakyat.
KRISIS ARTIKULASI
Ernesto Laclau bersama Chantal Mouffe dalam Hegemony and Socialist Strategy (1985) menegaskan bahwa politik adalah kemampuan mengartikulasikan beragam tuntutan sosial ke dalam proyek kolektif yang mampu merepresentasikan kepentingan publik secara luas. Pemimpin politik dituntut tidak sekadar memerintah, tetapi juga mengartikulasikan kebutuhan publik secara luas.
Di sinilah politik dinasti menghadapi kontradiksi mendasar. Ketika orientasi utamanya adalah mempertahankan reproduksi kekuasaan di lingkaran keluarga, maka artikulasi politik cenderung bergeser. Kepentingan publik berisiko tersubordinasi oleh kebutuhan menjaga warisan kekuasaan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
