Oleh:
Bonar Hutapea
Dosen Psikologi Sosial, Psikologi Ekonomi, dan Psikologi Politik Universitas Tarumanagara
KETIKA berbicara tentang ekonomi, perhatian publik biasanya tertuju pada angka-angka: pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, atau harga minyak dunia. Padahal, di balik statistik yang tampak rapi itu terdapat cerita yang jauh lebih nyata, kecemasan seorang kepala keluarga yang harus menghitung ulang pengeluaran, ibu rumah tangga yang semakin kesulitan memenuhi kebutuhan dapur, hingga pekerja yang mulai khawatir terhadap kepastian penghasilannya.
Konflik geopolitik yang terus memanas di berbagai kawasan, terutama di Timur Tengah, telah mengguncang rantai pasok energi dan logistik dunia. Dampaknya menjalar hingga ke Indonesia melalui kenaikan biaya distribusi, harga energi, dan berbagai kebutuhan pokok. Apa yang semula tampak sebagai persoalan hubungan internasional kini berubah menjadi beban yang dirasakan langsung di meja makan keluarga.
Di daerah penopang industri dan distribusi seperti Kalimantan Timur, tekanan tersebut terasa lebih kompleks. Sebagai wilayah yang berkaitan erat dengan sektor energi, setiap gejolak global segera memengaruhi biaya produksi, distribusi, hingga harga barang konsumsi. Pada saat yang sama, rumah tangga harus menghadapi meningkatnya pengeluaran untuk bahan bakar, gas, transportasi, dan kebutuhan sehari-hari.
Dalam perspektif psikologi, kondisi ini tidak berhenti pada persoalan ekonomi semata. Tekanan finansial yang berlangsung terus-menerus dapat menggerus kesehatan mental masyarakat.
Psikolog Urie Bronfenbrenner menjelaskan bahwa perubahan besar pada tingkat global akan menembus kehidupan sehari-hari individu. Ketika harga kebutuhan pokok terus naik sementara pendapatan tidak bertambah, tekanan tersebut memengaruhi emosi, relasi keluarga, hingga cara seseorang mengambil keputusan.
Kondisi itu sering memunculkan rasa tidak berdaya. Martin Seligman menyebutnya sebagai learned helplessness, yakni keadaan ketika seseorang merasa apa pun yang dilakukan tidak lagi mampu mengubah keadaan. Dalam situasi seperti ini, masyarakat bukan hanya kehilangan daya beli, tetapi juga kehilangan harapan dan inisiatif untuk bangkit.
Fenomena tersebut bukan sekadar persoalan psikologis individu. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian ekonomi dalam jangka panjang mampu mengubah cara masyarakat berpikir. Ketika seluruh energi dihabiskan untuk bertahan hidup dari hari ke hari, kemampuan merencanakan masa depan menjadi semakin terbatas.
Bayangkan seorang ayah yang setiap malam menghitung kembali pengeluaran rumah tangga. Harga kebutuhan pokok naik, biaya sekolah anak bertambah, sementara penghasilan tetap. Perlahan, ruang berpikirnya menyempit. Yang terlintas bukan lagi bagaimana mengembangkan usaha atau meningkatkan keterampilan, melainkan bagaimana esok hari keluarga tetap dapat makan.
Kondisi inilah yang oleh Sendhil Mullainathan dan Eldar Shafir disebut sebagai scarcity mindset. Kelangkaan sumber daya membuat pikiran hanya berfokus pada kebutuhan jangka pendek. Akibatnya, berbagai keputusan ekonomi yang diambil sering kali bukan yang terbaik, melainkan yang paling mungkin dilakukan dalam situasi terdesak.
Tekanan ekonomi yang berkepanjangan juga berdampak pada kehidupan keluarga. Konflik rumah tangga meningkat, kualitas pengasuhan anak menurun, dan hubungan sosial menjadi lebih rentan. Jika dibiarkan, situasi tersebut dapat melahirkan kerentanan baru yang berlangsung lintas generasi.
Karena itu, menghadapi ketidakpastian ekonomi tidak cukup hanya dengan kebijakan fiskal atau moneter. Indonesia juga membutuhkan resiliensi psikososial, yakni kemampuan individu, keluarga, dan masyarakat untuk tetap beradaptasi serta bangkit di tengah tekanan.
Psikolog Ann Masten menyebut resiliensi bukan sebagai keajaiban, melainkan hasil dari sistem yang bekerja dengan baik: keluarga yang saling mendukung, komunitas yang solid, serta institusi yang hadir ketika masyarakat membutuhkan.
Hal senada dikemukakan ekonom peraih Nobel, Amartya Sen. Menurutnya, krisis pada dasarnya bukan sekadar kehilangan pendapatan, tetapi juga kehilangan kemampuan untuk bertindak dan menentukan pilihan. Karena itu, kebijakan publik harus diarahkan bukan hanya menjaga daya beli masyarakat, melainkan juga memulihkan rasa percaya diri dan kemampuan mereka untuk kembali produktif.
Pada tingkat rumah tangga, resiliensi dapat dimulai dari langkah-langkah sederhana. Diversifikasi sumber pendapatan, pengelolaan keuangan yang lebih cermat, serta pola konsumsi yang rasional menjadi strategi penting menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian. Pengalaman selama pandemi membuktikan bahwa hidup hemat bukan lagi sekadar pilihan gaya hidup, melainkan bagian dari strategi bertahan.
Di sisi lain, kemampuan mengelola emosi juga menjadi modal yang tidak kalah penting. Individu yang mampu mengendalikan kecemasan cenderung lebih tenang dalam mengambil keputusan, lebih terbuka melihat peluang baru, dan lebih adaptif memanfaatkan perkembangan teknologi untuk meningkatkan penghasilan.
Menariknya, tekanan tidak selalu menghasilkan kemunduran. Nassim Nicholas Taleb melalui konsep antifragility menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, tekanan justru mampu melahirkan inovasi. Banyak usaha kecil tumbuh setelah melewati masa-masa sulit. Banyak keluarga menemukan cara hidup yang lebih efisien karena dipaksa beradaptasi.
Namun, resiliensi individu tidak akan cukup tanpa dukungan lingkungan.
Komunitas perlu memperkuat solidaritas sosial melalui berbagai bentuk gotong royong, mulai dari koperasi warga, pasar murah, hingga jaringan saling membantu. Modal sosial seperti kepercayaan dan kepedulian terbukti mampu mengurangi dampak psikologis maupun ekonomi sebuah krisis.
Di saat yang sama, negara harus hadir secara lebih empatik. Bantuan sosial tidak boleh berhenti sebagai distribusi bantuan tunai atau pangan, tetapi perlu disertai program pemberdayaan ekonomi dan dukungan kesehatan mental. Ketahanan psikologis masyarakat merupakan bagian penting dari ketahanan ekonomi nasional.
Pada akhirnya, krisis geopolitik merupakan ujian bagi daya tahan bangsa. Tantangannya bukan sekadar bertahan menghadapi tekanan ekonomi, tetapi juga menjaga agar masyarakat tidak kehilangan harapan.
Resesi mungkin tidak sepenuhnya dapat dihindari. Namun, keruntuhan martabat, solidaritas, dan daya hidup masyarakat bukanlah sesuatu yang harus diterima sebagai takdir. Justru di tengah ketidakpastian inilah negara, pasar, dan masyarakat sipil diuji: apakah memilih membiarkan warga menghadapi badai sendirian, atau bersama-sama membangun ketahanan yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi.
Sebab, pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah kebijakan ekonomi bukan hanya seberapa baik grafik pertumbuhan bergerak, melainkan seberapa besar kebijakan itu mampu menjaga martabat dan harapan manusia. (***/rdh)
Editor : Muhammad Ridhuan