Romdani
Pemimpin Redaksi
KALTIMPOST.ID-Deretan truk dan mobil itu mengular di depan SPBU Kilometer 13, Karang Joang, Balikpapan Utara. Tepat di jalan menuju Terminal Peti Kemas (TPK) Kariangau.
Mereka bukan sedang mogok. Bukan pula parkir. Mereka hanya menunggu giliran mengisi solar bersubsidi.
Pemandangan itu nyaris tidak pernah hilang. Pagi, siang, sore, bahkan malam. Saban hari. Deretan truk dan mobil itu seperti sudah menjadi bagian dari lanskap jalan tersebut.
Saya beberapa kali melintas di kawasan itu. Antreannya bisa sangat panjang. Bahkan ada kendaraan yang memilih menginap agar tidak kehilangan giliran. Alasannya sederhana. Selisih harga.
Baca Juga: Lima Murid SD Tunas Lestari Sungai Kedang Lolos OSN Tingkat Kaltim, Wakili Kubar di Provinsi
Solar bersubsidi saat ini dijual Rp 6.800 per liter. Bandingkan dengan dexlite yang mencapai Rp 23.500 per liter dan pertamina dex sekitar Rp 25.350 per liter.
Disparitas harga yang begitu lebar membuat banyak orang merasa tidak punya pilihan lain selain ikut mengantre. Pemandangan serupa juga terlihat di SPBU Kilometer 15, Balikpapan.
Dari arah Samarinda maupun Balikpapan, truk-truk berbaris panjang. Pada jam tertentu, antreannya bisa mencapai berkilo-kilometer. Kalau hanya melihat dari kejauhan, semuanya tampak biasa. Tidak ada yang aneh.
Namun, di balik antrean itu, kabarnya ada cerita lain yang sudah lama menjadi buah bibir. Tentang para pengetap.
Kabarnya, mereka membeli solar bersubsidi bukan untuk dipakai sendiri. Melainkan dijual kembali demi memperoleh keuntungan.
Saya tidak tahu berapa jumlah mereka. Namun cerita tentang aktivitas itu sudah bukan barang baru. Bahkan kabarnya ada pengepul yang secara khusus membeli solar dari para pengetap.
Solar bersubsidi itu dikumpulkan sedikit demi sedikit. Lalu dijual kembali ke berbagai sektor usaha. Mulai industri hingga pertambangan.
Kabarnya lagi, para pengetap membeli solar seharga Rp 6.800 per liter. Kemudian menjualnya kepada pengepul sekitar Rp 10 ribu hingga Rp 12 ribu per liter.
Setelah berpindah tangan, harganya bisa kembali melonjak hingga di atas Rp 15 ribu per liter. Margin keuntungannya sangat besar. Sulit menampik bahwa selisih harga itulah yang menjadi salah satu pemicu praktik tersebut terus hidup.
Bahkan saya mendengar cerita, ada sopir truk yang memilih berhenti bekerja lalu beralih menjadi pengetap karena dianggap lebih menguntungkan. Entah benar atau tidak. Tetapi cerita seperti itu terus beredar. Dan antrean di SPBU tetap panjang setiap hari.
Itu baru solar. Belum pertalite. Sejak harga pertamax naik menjadi Rp 16.650 per liter, antrean kendaraan di dispenser pertalite juga semakin mengular. Mobil dan sepeda motor rela menunggu berjam-jam.
Di antara antrean itu, masyarakat sering menaruh curiga kepada sebagian pengendara. Terutama pengguna sepeda motor berkapasitas besar. Saya perlu menggarisbawahi satu hal. Tidak semua pengendara motor besar adalah pengetap.
Namun, mereka sering telanjur mendapat stigma seperti itu. Padahal belum tentu benar. Sayangnya, ketika praktik pengetapan terus menjadi pembicaraan, pemerintah seperti tidak memiliki banyak pilihan.
Di sisi lain, aktivitas tersebut telah menjadi sumber penghasilan sebagian orang. Ada pula yang berpendapat keberadaan pengecer BBM masih diperlukan karena jumlah SPBU di Kaltim masih terbatas.
Argumentasi itu kemudian seolah menormalisasi sesuatu yang sebenarnya keliru. Oke. Mungkin pengecer pertamax masih dianggap membantu sebagian pengendara. Meski tetap tidak bisa dibenarkan.
Tetapi bagaimana dengan solar bersubsidi yang dijual kembali ke sektor bisnis yang semestinya menggunakan BBM nonsubsidi? Di sinilah persoalannya.
Menurut saya, akar masalahnya tidak bisa hanya diselesaikan dengan razia terhadap pengetap. Pemerintah juga perlu melihat sisi lain. Yakni ketersediaan SPBU.
Dua pekan lalu saya baru kembali dari Semarang dan Jogjakarta. Saya sengaja memerhatikan kondisi SPBU di sana. Hasilnya cukup menarik. Nyaris tidak ada antrean panjang.
Padahal harga pertamax maupun dexlite juga baru mengalami penyesuaian. Begitu datang, kendaraan langsung mengisi BBM. Tidak perlu menginap. Tidak perlu menunggu berjam-jam.
Bandingkan dengan Kaltim. Setiap kali harga BBM nonsubsidi naik, antrean BBM subsidi langsung memanjang. Celakanya lagi, tidak semua SPBU di Kaltim menjual pertalite maupun solar bersubsidi.
Alasannya memang beragam. Ada SPBU yang terkena sanksi tak boleh menjual pertalite dan solar. Ada pula yang lokasinya dinilai tidak layak karena dikhawatirkan memicu kemacetan apabila melayani BBM bersubsidi.
Mungkin pertimbangan itu benar. Terutama untuk solar yang memang lebih banyak dikonsumsi kendaraan berat. Namun berbeda dengan pertalite.
Kalau semakin banyak SPBU yang melayani pertalite, saya yakin antrean bisa lebih terurai. Kemacetan juga perlahan berkurang.
Lalu bagaimana solusinya? Menurut saya, pemerintah bersama Pertamina perlu memikirkan cara agar pembangunan SPBU baru lebih menarik bagi investor.
Kabarnya, mendirikan SPBU di Kaltim tidak mudah. Perizinannya panjang. Investasinya besar. Belum lagi waktu untuk mencapai break even point atau balik modal disebut bisa bertahun-tahun bahkan belasan tahun.
Kalau memang itu kendalanya, mengapa tidak memberikan stimulus? Bisa berupa insentif. Kemudahan perizinan. Atau bentuk dukungan lain yang membuat investor tertarik membangun SPBU baru.
Semakin banyak SPBU berdiri, semakin mudah masyarakat memperoleh BBM. Kalau akses terhadap BBM semakin mudah, ruang gerak para pengetap dan pengecer juga akan semakin sempit.
Balikpapan memiliki salah satu kilang minyak terbesar di Indonesia. Ironis rasanya bila daerah yang identik dengan industri migas justru akrab dengan antrean panjang BBM.
Saya memahami bahwa BBM bersubsidi memiliki kuota nasional. Tidak berarti daerah yang memiliki kilang otomatis mendapat perlakuan khusus.
Namun setidaknya, distribusi BBM di Kaltim semestinya bisa lebih lancar dibandingkan daerah yang bahkan tidak memiliki kilang minyak.
Saya punya mimpi sederhana. Suatu hari nanti membeli solar atau pertalite di Kaltim terasa seperti membeli BBM di Pulau Jawa.
Datang. Isi. Lalu pergi. Tanpa harus mengantre panjang. Tanpa harus menginap. Tanpa kemacetan yang mengular setiap hari.
Jangan sampai kita terus hidup di lumbung energi, tetapi tetap kesulitan memperoleh energi itu sendiri. (rd)
Editor : Romdani.