Oleh:
Djoko Setijowarno
Akademisi Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)
SETIAP pagi, jutaan guru berangkat menuju sekolah dengan semangat yang sama: mencerdaskan generasi penerus bangsa. Namun, sebelum berdiri di depan kelas, tidak sedikit di antara mereka yang harus lebih dahulu menghadapi perjalanan panjang, kemacetan, jalan rusak, hingga medan ekstrem yang menguras tenaga dan pikiran.
Selama ini, kesejahteraan guru lebih sering diukur dari besarnya gaji, tunjangan profesi, atau insentif yang diterima. Padahal, ada satu aspek yang jarang mendapat perhatian, tetapi sangat memengaruhi kualitas hidup dan kinerja mereka, yakni akses terhadap transportasi yang aman, terjangkau, dan andal.
Mobilitas bukan sekadar persoalan berpindah dari rumah ke sekolah. Bagi guru, perjalanan menuju tempat mengajar merupakan bagian dari proses kerja yang ikut menentukan kondisi fisik, psikologis, bahkan kualitas pembelajaran yang akan diterima peserta didik.
Bagi guru yang bertugas di kawasan perkotaan, persoalan utama adalah kemacetan dan tingginya biaya transportasi. Ketika angkutan umum belum mampu menjadi pilihan yang nyaman dan efisien, banyak guru akhirnya bergantung pada kendaraan pribadi. Konsekuensinya, pengeluaran untuk bahan bakar, parkir, hingga perawatan kendaraan terus meningkat dan mengurangi pendapatan yang sebenarnya dapat digunakan untuk kebutuhan keluarga.
Situasi itu jauh lebih berat bagi guru honorer yang penghasilannya masih terbatas. Dengan pendapatan sekitar Rp500 ribu hingga Rp1,5 juta per bulan, biaya transportasi dapat menghabiskan 20 hingga 40 persen dari penghasilan mereka. Artinya, sebagian besar pendapatan justru habis untuk memastikan mereka dapat tiba di sekolah setiap hari.
Kondisi yang lebih memprihatinkan dialami guru-guru di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP). Di banyak daerah kepulauan, guru harus menggunakan perahu motor atau menyewa kendaraan dengan biaya yang tidak sedikit. Tidak jarang ongkos perjalanan menghabiskan lebih dari separuh tunjangan yang mereka terima.
Ironisnya, perjalanan mahal itu belum tentu menjamin rasa aman. Masih banyak guru yang harus menyeberangi sungai dengan perahu sederhana, melintasi jalan berlumpur, atau berkendara di jalur pegunungan yang rawan longsor. Setiap hari mereka mempertaruhkan keselamatan demi memastikan proses belajar mengajar tetap berlangsung.
Persoalan ini sesungguhnya tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi guru, tetapi juga pada kualitas pendidikan itu sendiri.
Perjalanan yang panjang dan melelahkan membuat energi guru terkuras sebelum proses belajar dimulai. Kemacetan, medan yang berat, serta rasa cemas selama perjalanan dapat memicu kelelahan fisik dan mental. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut meningkatkan risiko burnout, menurunkan konsentrasi, mengurangi kesabaran dalam mendampingi siswa, serta membatasi kreativitas dalam mengembangkan pembelajaran.
Guru yang tiba di sekolah dalam keadaan lelah tentu tidak dapat memberikan performa terbaiknya. Sebaliknya, guru yang memulai hari dengan kondisi fisik dan psikologis yang baik akan lebih siap membangun suasana belajar yang positif di dalam kelas.
Aspek transportasi juga berkaitan erat dengan pemerataan kualitas pendidikan. Salah satu tantangan terbesar Indonesia hingga kini adalah mendistribusikan guru-guru berkualitas ke daerah terpencil. Banyak tenaga pendidik enggan bertugas bukan karena tidak memiliki komitmen, melainkan karena akses menuju lokasi penugasan masih sangat terbatas.
Pengalaman menunjukkan bahwa daerah dengan konektivitas transportasi yang lebih baik cenderung lebih mudah mempertahankan tenaga pendidik. Kehadiran jalan yang layak, angkutan perintis yang rutin, serta akses transportasi darat, laut, maupun udara yang memadai membuat guru tidak merasa terisolasi. Mereka tetap dapat menjangkau layanan kesehatan, mengikuti pelatihan, maupun menjaga hubungan dengan keluarga tanpa harus menghadapi perjalanan yang penuh ketidakpastian.
Karena itu, peningkatan kesejahteraan guru tidak cukup hanya diwujudkan melalui kebijakan penghasilan. Negara juga perlu membangun ekosistem pendukung yang memungkinkan guru menjalankan tugasnya dengan aman dan bermartabat.
Di kawasan perkotaan, pemerintah dapat menghadirkan tarif khusus transportasi publik bagi guru sebagai bagian dari pelayanan publik. Sementara itu, di wilayah 3TP, penguatan jaringan angkutan perintis, pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dermaga, hingga fasilitas penyeberangan yang aman harus menjadi prioritas.
Kebijakan tersebut mungkin tidak langsung tercermin dalam angka gaji, tetapi dampaknya nyata. Beban pengeluaran berkurang, waktu perjalanan menjadi lebih efisien, tingkat stres menurun, dan kualitas hidup guru meningkat. Pada akhirnya, seluruh manfaat tersebut akan bermuara pada kualitas pembelajaran yang lebih baik bagi peserta didik.
Memuliakan guru tidak cukup dilakukan dengan menaikkan angka dalam slip gaji. Menghargai mereka juga berarti memastikan perjalanan menuju sekolah tidak menjadi beban yang menguras tenaga, biaya, maupun rasa aman.
Sebab, mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan perjalanan panjang. Dan perjalanan itu seharusnya dimulai dengan memastikan setiap guru dapat tiba di ruang kelas dengan selamat, dengan pikiran yang tenang, dan dengan senyuman yang tulus untuk menyambut murid-muridnya. (***/rdh)
Editor : Muhammad Ridhuan