Oleh:
Aji Sofyan Effendi
Dosen FEB Universitas Mulawarman
----
Kalimantan Timur sedang memasuki fase yang menentukan dalam sejarah pembangunannya.
----
DI satu sisi, Kalimantan Timur menjadi tulang punggung ekonomi nasional melalui kekayaan minyak dan gas bumi, batu bara, perkebunan sawit, serta potensi kelautan yang besar. Di sisi lain, Kaltim juga menjadi lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diproyeksikan mengubah wajah ekonomi Indonesia dalam beberapa dekade mendatang.
Besarnya potensi tersebut sering kali menjadi ukuran keberhasilan pembangunan. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa melimpahnya sumber daya alam tidak selalu berbanding lurus dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Di tengah tingginya kontribusi Kaltim terhadap perekonomian nasional, persoalan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Paradoks inilah yang perlu menjadi perhatian bersama ketika berbicara mengenai masa depan Kalimantan Timur pada periode 2027–2030.
Selama ini keberhasilan pembangunan lebih banyak diukur dari angka pertumbuhan ekonomi. Padahal, indikator tersebut belum tentu mencerminkan kemampuan suatu daerah menjaga stabilitas sosial dan politik. Pertumbuhan ekonomi dapat saja tinggi, tetapi apabila manfaatnya tidak dirasakan secara merata, ruang bagi munculnya ketidakpuasan masyarakat akan semakin besar.
Dalam konteks itulah konsep economic security atau keamanan ekonomi menjadi semakin relevan.
Keamanan ekonomi tidak hanya berbicara mengenai besarnya investasi atau tingginya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga tentang kemampuan suatu daerah menciptakan rasa aman bagi masyarakat melalui kesempatan kerja, perlindungan sosial, stabilitas pendapatan, serta distribusi manfaat pembangunan yang lebih adil.
Bagi Kalimantan Timur, isu ini memiliki arti strategis karena struktur ekonominya masih sangat bergantung pada sektor ekstraktif. Ketika harga batu bara, minyak, atau komoditas ekspor lainnya mengalami penurunan di pasar global, dampaknya tidak hanya dirasakan dunia usaha, tetapi juga pemerintah daerah, pelaku UMKM, hingga rumah tangga yang bergantung pada aktivitas ekonomi tersebut.
Ketergantungan yang tinggi terhadap komoditas primer membuat ekonomi daerah menjadi lebih sensitif terhadap perubahan situasi global. Fluktuasi harga, dinamika geopolitik internasional, hingga perubahan kebijakan perdagangan dunia dapat dengan cepat memengaruhi penerimaan daerah, investasi, maupun daya beli masyarakat.
Dalam kondisi seperti itu, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tidak lagi semata-mata ditentukan oleh aspek penegakan hukum. Faktor ekonomi justru menjadi salah satu penentu utama.
Ketika lapangan kerja menyusut, biaya hidup meningkat, atau kesenjangan pembangunan semakin terasa, potensi munculnya gesekan sosial akan ikut meningkat. Kondisi tersebut dapat diperkuat oleh cepatnya penyebaran informasi melalui media sosial yang sering kali membentuk persepsi publik lebih cepat dibandingkan klarifikasi pemerintah.
Tantangan itu diperkirakan semakin kompleks memasuki periode 2027–2030. Efisiensi anggaran pemerintah, dinamika suku bunga, pelaksanaan program-program nasional seperti Makan Bergizi Gratis dan penguatan ketahanan pangan, hingga dampak pembangunan IKN akan menjadi variabel yang memengaruhi kondisi ekonomi daerah.
Di sisi lain, urbanisasi menuju kawasan IKN diperkirakan akan meningkatkan tekanan terhadap pasar tenaga kerja, penyediaan infrastruktur dasar, serta layanan publik. Jika tidak diantisipasi dengan baik, kesenjangan antara kawasan inti IKN dan daerah penyangga berpotensi memunculkan kecemburuan sosial yang pada akhirnya memengaruhi stabilitas wilayah.
Karena itu, Kalimantan Timur memerlukan instrumen yang mampu mendeteksi potensi kerawanan sejak dini. Salah satu pendekatan yang layak dipertimbangkan adalah penyusunan Indeks Kerentanan Ekonomi terhadap Kamtibmas. Indeks ini dapat menjadi sistem peringatan dini untuk memetakan kondisi setiap kabupaten dan kota berdasarkan indikator ekonomi, sosial, dan keamanan sehingga pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat dalam merumuskan kebijakan.
Pendekatan semacam ini juga sejalan dengan kebutuhan pembangunan modern yang semakin menekankan aspek mitigasi risiko. Pemerintah tidak cukup hanya merespons persoalan setelah muncul menjadi konflik, tetapi harus mampu mengenali gejala-gejala awal yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah.
Perspektif tersebut menjadi semakin penting menjelang dinamika politik pada akhir dekade ini. Menjelang kontestasi politik daerah, isu ekonomi hampir selalu menjadi perhatian utama masyarakat. Oleh karena itu, kapasitas kepemimpinan tidak lagi cukup diukur dari kemampuan menyampaikan janji pembangunan, melainkan dari kemampuan menghadirkan kebijakan yang mampu menjaga ketahanan ekonomi masyarakat di tengah perubahan yang sangat cepat.
Pemimpin Kalimantan Timur ke depan dituntut mampu mengintegrasikan kebijakan fiskal, investasi, perlindungan sosial, pengembangan ekonomi lokal, serta pengelolaan sumber daya alam secara lebih berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat stabilitas sosial dan politik.
Pada akhirnya, tantangan terbesar Kalimantan Timur bukanlah bagaimana menghasilkan kekayaan yang lebih besar, melainkan bagaimana memastikan kekayaan tersebut menjadi fondasi bagi kesejahteraan masyarakat dan ketahanan wilayah. Sebab, stabilitas kamtibmas dan politik tidak pernah lahir semata-mata dari kuatnya aparat keamanan, tetapi juga dari hadirnya rasa keadilan ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Di tengah transformasi besar yang sedang berlangsung, economic security tidak lagi dapat dipandang sebagai isu ekonomi semata. Ia telah menjadi fondasi bagi stabilitas daerah, keberlanjutan pembangunan, dan masa depan Kalimantan Timur sebagai salah satu pusat pertumbuhan baru Indonesia. (***/rdh)
Editor : Muhammad Ridhuan