Oleh: Bahrul Muhit
(Wakil Ketua PD Pemuda Muhammadiyah Penajam Paser Utara)
Realitas di Penajam Paser Utara saat ini sungguh memperlihatkan dua wajah yang bertolak belakang. Di satu sisi, bumi Benuo Taka ini dielu-elukan sebagai pintu gerbang menuju Ibu Kota Nusantara (IKN). Proyek infrastruktur bernilai ratusan triliun rupiah berputar masif di sebagian wilayahnya.
Namun di balik kemegahan itu, warga lokal justru megap-megap menghadapi impitan ekonomi, krisis lingkungan, hingga kelangkaan energi yang kian menjerat kehidupan sehari-hari. Penajam Paser Utara seolah terjebak dalam pertumbuhan ekonomi makro yang semu.
Kemegahan ibu kota baru tidak otomatis meneteskan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, tetapi tampaknya justru membawa kenyataan pahit berupa keuangan daerah yang merosot, krisis ekologi, hingga distribusi kebutuhan publik yang berantakan.
Pangkal persoalan ini berakar dari kebijakan fiskal pusat yang tidak sejalan dengan realitas di lapangan. Ketika arus migrasi pendatang mendongkrak beban sosial, kebutuhan energi, dan infrastruktur penunjang, kas daerah Penajam Paser Utara justru menyusut drastis.
Bayangkan saja, kesepakatan APBD antara eksekutif dan DPRD PPU sempat terjun bebas ke angka Rp 1,48 triliun. Penurunannya tidak tanggung-tanggung, lenyap lebih dari Rp 1,02 triliun atau terpangkas hingga 30 sampai 40 persen jika disandingkan dengan postur anggaran tahun sebelumnya.
Biang keroknya tak lain adalah kebijakan pusat yang menahan dan memotong Dana Bagi Hasil (DBH) hingga separuh jatah daerah. Dampaknya, piutang transfer senilai ratusan miliar rupiah menggantung tanpa kepastian. Tersendatnya hak keuangan daerah ini menjadi pukulan telak.
Di saat pemerintah daerah harus membiayai penataan kawasan dan jaring pengaman sosial akibat kehadiran proyek nasional, instrumen utama pembangunan mereka justru dipangkas. Walhasil, pemerintah daerah terpaksa melakukan efisiensi ketat dan mengorbankan berbagai program prioritas untuk warga lokal.
Menciutnya kemampuan finansial daerah berimbas langsung pada ketidakberdayaan menangani krisis yang muncul bertubi-tubi. Masalah lingkungan, misalnya, kini menekan warga dari dua arah. Kemarau panjang tahun ini saja sudah melalap puluhan hektar lahan di Penajam dan sekitarnya lewat seratusan titik kebakaran.
Ketika asap pekat mulai mengepung pemukiman dan mengancam paru-paru warga, pasokan air bersih malah ikut mengering hingga petugas tanggap bencana harus bolak-balik membagikan ratusan ribu liter air tangki hanya agar warga bisa bertahan hidup.
Beban hidup itu kian lengkap dengan ketidakstabilan pasokan listrik yang meluas ke empat kecamatan. Durasi pemadaman yang mencapai tiga hingga enam jam kerap merampas waktu produktif warga pada sore dan malam hari.
Masalah ini berpusat pada gangguan komponen pembangkit regional serta lonjakan beban jaringan akibat masifnya proyek ibu kota baru yang belum diimbangi penguatan jaringan transmisi lokal. Ketimpangan pun berulang: saat kawasan inti pemerintah dirancang untuk menyala tanpa henti dengan teknologi energi terbarukan, warga lokal di sekitarnya justru dipaksa akrab dengan lilin dan genset yang membengkakkan pengeluaran harian.
Krisis energi ini meluas hingga ke sektor bahan bakar minyak. Antrean kendaraan terus mengular panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum akibat tingginya konsumsi di jalur perlintasan antarprovinsi, yang diperparah oleh maraknya aksi pengisian berulang oleh oknum pengetap. Meski pembatasan jatah harian telah diberlakukan, celah pada sistem kartu digital membuat praktik pengetapan terus langgeng. Hak masyarakat kurang mampu atas bahan bakar bersubsidi pun terampas, yang pada akhirnya mendongkrak biaya logistik daerah.
Tekanan ekonomi terasa semakin tidak adil ketika jaringan pengaman sosial justru salah sasaran. Kesalahan pemutakhiran data membuat sejumlah lansia dan janda kurang mampu tergeser ke kategori mampu, sehingga hak bantuan mereka terputus. Goncangan ini makin menjadi-jadi lantaran banjir pekerja luar daerah turut menyulut deretan gesekan sosial baru di permukiman warga.
Kondisi yang serba mengimpit ini jelas tidak bisa lagi direspon dengan cara-cara biasa; butuh terobosan kebijakan yang berani dan membumi. Pemerintah pusat bersama Otorita IKN dan pemerintah daerah tidak boleh menutup mata. Langkah pertama yang mendesak adalah pemulihan fiskal melalui pelunasan sisa dana bagi hasil yang tertunda, agar pelayanan dasar dapat kembali berjalan.
Urusan setrum juga sama krusialnya: PLN bersama Kementerian ESDM mesti tancap gas membangun gardu induk dan membenahi jaringan kabel distribusi di wilayah PPU, alih-alih melulu memperolek keandalan listrik di area KIPP IKN.
Di samping itu, keran pasokan BBM wajib diperlebar, salah satunya lewat percepatan pembentukan SPBU baru yang dikelola Perumda agar pengdistribusiannya benar-benar menyasar warga setempat dan penggerak ekonomi daerah. Celah kecurangan pengetap BBM juga harus ditutup melalui pencatatan pelat nomor kendaraan secara real-time berbasis sistem terintegrasi, disertai sanksi pemblokiran permanen bagi pelanggar.
Pendataan warga miskin pun tidak boleh sekadar menyapu di atas kertas; petugas harus turun memverifikasi ulang dari rumah ke rumah demi memulihkan hak lansia dan warga miskin ekstrem yang terdepak sistem. Begitu pula krisis air bersih, solusinya bukan lagi kiriman tangki darurat, melainkan pemasangan pipa permanen dari bendungan terdekat supaya air bersih bisa mengucur deras ke rumah-rumah warga lokal.
Penajam Paser Utara tidak boleh dibiarkan layu di dalam genggaman proyek nasional. Memangkas anggaran daerah penyangga dan membiarkan pasokan energi warga terseok-seok di saat mereka menanggung beban terberat adalah ketimpangan pembangunan yang sangat nyata. Pemerintah pusat berutang keadilan pada masyarakat Benuo Taka, PPU.
Menyehatkan keuangan daerah, menjamin keadilan distribusi energi, serta memastikan hak atas lingkungan dan jaminan sosial warga lokal adalah satu-satunya jalan untuk membuktikan bahwa IKN dibangun atas dasar prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.(*)
Editor : Thomas Priyandoko