Tenaga kependidikan sekaligus anggota Serikat Pekerja Kampus (SPK) Unmul
INDONESIA punya anggaran besar, proyek strategis di mana-mana, dan lembaga baru yang dibentuk hampir setiap tahun. Tetapi semakin banyak lembaga dibangun, semakin sulit dipercaya bahwa lembaga itu bekerja untuk publik. Patronase bukan lagi kecurigaan, ia telah menjadi pola yang berulang dalam cara kerja negara. Jabatan publik cenderung dibagikan sebagai hadiah politik, proyek strategis dalam sejumlah kasus jatuh ke tangan kroni, dan keputusan hukum berisiko diperjualbelikan.
Di tengah pola yang berulang itu, Danantara diluncurkan pada 24 Februari 2025 dengan ambisi menjadi mesin investasi negara di sektor hilirisasi, pangan, dan energi. Namun, komposisi elite yang mengelolanya kembali memunculkan pertanyaan mendasar: apakah negara benar-benar sedang memperkuat kapasitas pembangunan, atau justru memperluas ruang bagi kepentingan politik dan ekonomi elite?
Persoalan ini tidak terbatas pada Danantara. Pada pemerintahan Presiden Prabowo, komposisi komisaris BUMN didominasi politisi, birokrat, dan purnawirawan militer. Jabatan yang tidak diisi oleh kalangan profesional telah lama menjadi cermin bagaimana jabatan publik diperlakukan, yaitu sebagai alat tukar dukungan politik, bukan kendaraan kinerja. Jika jabatan strategis lebih ditentukan oleh kedekatan dengan kekuasaan daripada kompetensi, lembaga negara berisiko menjadi instrumen pembagian keuntungan politik, alih-alih penggerak pembangunan.
Ke Mana Arah Negara Ini?
Untuk memahami persoalan tersebut, tipologi negara Peter Evans dapat menjadi kerangka analisis. Evans membedakan developmental state, yang memiliki kapasitas birokrasi untuk mendorong transformasi ekonomi, dengan predatory state, yang cenderung mengutamakan kepentingan elite dan menghambat pembangunan. Di antara keduanya terdapat intermediate state, yakni negara yang memiliki sejumlah institusi efektif, tetapi belum mampu membangun kapasitas pembangunan secara konsisten.
Indonesia memperlihatkan ambisi sebagai developmental state. Kebijakan hilirisasi mineral dan pembentukan Danantara menunjukkan keinginan negara untuk mendorong investasi serta meningkatkan nilai tambah ekonomi domestik. Namun, perubahan regulasi, lemahnya kepastian kebijakan, dan ketanggapan menangani kasus memperlihatkan bahwa ambisi pembangunan belum selalu diikuti kapasitas institusional yang memadai.
Di sisi lain, Indonesia juga menunjukkan karakteristik intermediate state. Sejumlah lembaga mampu menjalankan fungsi strategis. Tetapi profesionalisme dan efektivitas tersebut belum merata. Promosi jabatan yang rentan terhadap kepentingan politik, koordinasi antarlembaga yang lemah, serta hubungan personal antara pejabat dan pelaku usaha dapat menghambat konsistensi kebijakan pembangunan.
Terlebih lagi keberhasilan dan profesionalisme lembaga masih bergantung pada perlindungan presiden. Ketika proteksi politik hilang, lembaga-lembaga tersebut rentan erosi profesionalisme. Sementara birokrasi arus utama tetap beroperasi dengan logika lama yaitu berbelit, tidak responsif, dan rentan korupsi. Modernisasi Indonesia adalah modernisasi by addition atau menambah unit efisien tanpa mentransformasi keseluruhan bukan by transformation.
Risiko yang lebih serius muncul ketika jabatan publik menjadi instrumen patronase, keputusan birokrasi dipengaruhi transaksi kepentingan, dan akuntabilitas melemah. Dalam kondisi demikian, negara berpotensi bergerak ke arah predatory state. Kekuasaan dan sumber daya publik lebih banyak melayani kepentingan kelompok elite daripada menghasilkan manfaat kolektif bagi masyarakat. Jika demikian, bukti apa yang bisa diajukan? Bagian berikut memeriksa beberapa kasus: BUMN dan Danantara, peradilan, korupsi, perluasan manfaat pembangunan, serta konsentrasi kekayaan.
Bukti Dorongan Predatoris
Di BUMN, pola itu terlihat jelas. Dari 562 kursi komisaris BUMN, hanya 133 (23,7 persen) yang diisi profesional murni, kurang dari seperempat. Sisanya diisi birokrat, politisi, purnawirawan militer, dan aparat penegak hukum. Komposisi yang oleh Transparency International Indonesia dibaca sebagai alat tukar dukungan politik. Catatan lembaga itu menunjukkan 165 kursi diduduki politisi dan relawan pendukung Presiden. Yang lebih mencolok, 30 wakil menteri merangkap komisaris BUMN. Praktik rangkap jabatan ini sudah dua kali dilarang Mahkamah Konstitusi, tetapi tetap berjalan.
BUMN seharusnya menjadi instrumen negara untuk menyediakan collective goods seperti energi, infrastruktur, dan pangan. Tetapi ketika kursi komisaris dibagikan sebagai hadiah politik, BUMN berisiko berubah menjadi kumpulan individu yang memaksimalkan kepentingan pribadi melalui akses ke rente. Tujuan kolektif yang koheren pun sulit terbentuk sehingga yang tersisa adalah transaksi antara pejabat dan kroni.
Ketika afiliasi politik lebih menentukan akses terhadap jabatan strategis, risiko yang muncul bukan hanya ketidaksesuaian kompetensi, melainkan juga melemahnya kemampuan BUMN untuk menjalankan mandatnya bagi kepentingan publik. Dalam kerangka Evans, masalah ini berkaitan dengan otonomi birokrasi: apakah aparatus negara dapat mengambil keputusan berdasarkan tujuan institusional, atau justru terikat pada hubungan personal dan kewajiban terhadap kelompok yang memberikan akses kekuasaan?
Persoalan ini menjadi semakin penting ketika pengelolaan portofolio BUMN dan investasi negara ditempatkan dalam arsitektur kelembagaan Danantara. Danantara adalah ujian paling telanjang bagi arah negara ini. Di atas kertas, ia dirancang sebagai surrogate entrepreneur—mengambil alih risiko investasi berskala besar yang tidak mampu ditanggung kapital privat. Danantara mengelola dana hingga ratusan triliun rupiah dan memulai pembangunan enam proyek hilirisasi senilai US$7 miliar.
Tetapi dalam kerangka Evans, surrogate entrepreneur hanya berfungsi jika ditopang embedded autonomy, yaitu birokrasi meritokratis yang otonom, sekaligus terbenam dalam jaringan profesional dengan dunia usaha. Siapa saja kroni Presiden Indonesia ke-8 yang masuk dalam jajaran Danantara? Rosan Perkasa Roeslani (CEO Danantara) merupakan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Erick Thohir (Ketua Dewan Pengawas) dikenal sebagai loyalis Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Dan Pandu Patria Sjahrir (Chief Investment Officer/CIO) pernah menjabat sebagai Wakil Bendahara TKN Prabowo-Gibran. Jika jabatan penting Danantara diisi mereka yang terhubung dengan kampanye politik, ia bukan surrogate entrepreneur, melainkan kendaraan baru bagi ekstraksi rente.
Korupsi terus membayangi tata kelola. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia turun tiga poin ke 34 pada 2025, dan peringkatnya merosot dari 99 ke 109 dari 180 negara. KPK mencatat 167 kepala daerah terjerat korupsi sepanjang 2004–2024. Jual beli jabatan masih hidup: KPK menetapkan Bupati Ponorogo sebagai tersangka suap pengurusan jabatan. Suap hakim juga bukan fenomena langka.
Tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya menerima suap Rp3,67 miliar dalam kasus vonis bebas Ronald Tannur. Rangkaian kasus ini memperlihatkan persoalan yang lebih mendasar daripada sekadar keberadaan individu korup: jabatan, keputusan administratif, proyek, bahkan putusan hukum berisiko diperlakukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. Inilah “marketisasi” birokrasi yang oleh Evans dicirikan pada negara predator. Masalahnya bukan birokrasi yang terlalu besar, melainkan birokrasi yang tak mampu berperilaku seperti birokrasi.
Masalah berikutnya adalah apakah negara mampu menghasilkan collective goods dan memperluas manfaat pembangunan. Data BPS yang dirilis 5 Agustus 2026 mencatat tingkat kemiskinan 8,07 persen, atau sekitar 22,93 juta jiwa. Angka ini lebih rendah dari periode sebelumnya, tetapi tetap menyisakan pertanyaan tentang kualitas perluasan manfaat pembangunan.
Dalam rentang 2019–2024, BPS mencatat pergeseran kelas sosial: kelompok rentan miskin naik dari 54,97 juta jiwa menjadi 67,69 juta jiwa, kelas menengah turun dari 57,33 juta jiwa menjadi 47,85 juta jiwa, sementara mereka yang menuju kelas menengah naik dari 128,85 juta jiwa menjadi 137,50 juta jiwa—kenaikan 8,65 juta jiwa.
Kemnaker mencatat jumlah tenaga kerja terkena PHK sebesar 77.965 sepanjang 2024. Jumlah PHK di Jawa mencapai 61.944 orang pada periode Januari–Desember 2024. Sementara itu, provinsi di luar pulau Jawa dengan jumlah PHK tertinggi adalah Sulawesi Tengah sebanyak 2.055 orang dan Bangka Belitung sebanyak 1.908 orang.
Data-data tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa patronase atau korupsi merupakan penyebab langsung kemiskinan, penyusutan kelas menengah, maupun PHK. Akan tetapi, data itu mengajukan pertanyaan penting bagi teori pembangunan. Ketika negara mengerahkan sumber daya besar untuk investasi dan proyek strategis, apakah kapasitasnya juga cukup kuat untuk memperluas keamanan ekonomi masyarakat?
Dalam perspektif Evans, ukuran kapasitas negara tidak cukup berhenti pada kemampuannya membentuk lembaga atau melaksanakan proyek; kapasitas itu juga harus dinilai dari kemampuannya menopang transformasi ekonomi yang manfaatnya tidak hanya dinikmati kelompok terbatas.
Konsentrasi kekayaan memperkuat alasan untuk memeriksa hubungan antara kekuasaan ekonomi dan pengambilan keputusan publik. Laporan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) berjudul Republik Oligarki: Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026 mencatat total kekayaan 50 orang terkaya Indonesia mencapai Rp4.651 triliun pada 2026, naik hampir dua kali lipat dari Rp2.508 triliun pada 2019. Lebih dari separuh berasal dari eksploitasi sumber daya alam—batu bara, sawit, dan nikel.
Konsentrasi kekayaan ini menjadi persoalan ketika akumulasi kekuasaan ekonomi berjalan beriringan dengan akses terhadap pengambilan keputusan publik. Dalam kondisi demikian, negara berisiko lebih responsif terhadap kepentingan segelintir elite daripada kebutuhan masyarakat luas. Akibatnya negara tampak jauh dari rakyat, tetapi dekat dengan oligarki.
Konsentrasi kekayaan tidak serta-merta membuktikan bahwa negara dikuasai oligarki. Akumulasi kekayaan dapat dipengaruhi berbagai faktor, termasuk produktivitas, struktur pasar, dan harga komoditas. Namun, ketika konsentrasi ekonomi berjalan bersamaan dengan patronase jabatan, persoalan korupsi, dan akses istimewa terhadap proyek strategis, pertanyaan tentang hubungan timbal balik kekayaan dan kekuasaan menjadi semakin mendesak. Apakah negara mampu menetapkan aturan yang mengikat kelompok ekonomi besar, atau justru bergantung pada kelompok tersebut sehingga sulit mengawasi dan mendisiplinkan mereka?
Masih Intermediate State, Namun Perlu Waspada
Indonesia menunjukkan pergerakan ke arah negara predatoris. Masa depan pembangunan akan sangat ditentukan oleh kemampuan negara membatasi patronase, memperkuat profesionalisme birokrasi, dan memastikan bahwa kekuasaan ekonomi maupun politik bekerja untuk kepentingan publik. Keadaan sekarang berjalan dengan satu kaki developmental, yakni ambisi hilirisasi dan lembaga-lembaga baru, sementara tiga kaki lainnya seperti meritokrasi, koordinasi, dan disiplin masih timpang.
Negara semacam ini, kata Evans, kadang mampu mendorong perubahan transformatif, tetapi terus terancam tergelincir kembali ke patrimonialisme predatoris. Ketimpangan ini membuat Indonesia sulit keluar dari zona abu-abu: bukan developmental state, tetapi juga belum sepenuhnya predatory state, melainkan berada di intermediate state. Indonesia belum dapat dinyatakan sepenuhnya sebagai negara predatoris hanya berdasarkan bukti-bukti ini, tetapi pola patronase, korupsi, dan konsentrasi akses ekonomi yang teridentifikasi menunjukkan risiko bergerak ke arah tersebut.
Yang membuat keadaan ini lebih berbahaya bukanlah ketiadaan lembaga, melainkan keberadaan lembaga yang gagal berperilaku sebagai lembaga publik. Danantara dibentuk untuk mempercepat investasi, tetapi dikritik karena diisi kroni. BUMN dibentuk untuk menyediakan collective goods, tetapi kursinya dibagikan sebagai hadiah politik. Pengadilan dibentuk untuk menegakkan keadilan, tetapi dalam sejumlah kasus vonisnya diperjualbelikan. Ketika institusi gagal berperilaku sebagai lembaga publik, ia berisiko berhenti melayani kepentingan umum.
Arah itu masih bisa diubah. Setidaknya ada tiga langkah. Pertama, mengembalikan seleksi komisaris BUMN ke jalur kompetensi dan menegakkan putusan Mahkamah Konstitusi soal rangkap jabatan. Kedua, memperkuat independensi peradilan, bukan hanya dengan kode etik, tetapi dengan pengawasan yang lebih tegas oleh Komisi Yudisial, agar vonis tidak bisa diperjualbelikan.
Ketiga, membuka data kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam agar negara punya dasar untuk mengikat, bukan bergantung pada kelompok ekonomi yang menguasai sektor tersebut. Ketiganya adalah ujian apakah negara mau menegakkan aturannya sendiri.
Indonesia ibarat kapal besar dengan banyak kapten yang sibuk memperebutkan kemudi. Setiap kapten memiliki peta sendiri, kompas sendiri, dan tujuan sendiri. Kapal itu sesekali bergerak maju di beberapa perairan, tetapi sering kandas dan berputar-putar di perairan lain. Bukan karena tidak ada bahan bakar, melainkan karena tidak ada satu pun yang sepakat ke mana kapal ini harus berlayar.
Dan selama para kapten itu sibuk berebut kemudi, penumpang di geladak bawah terus membayar ongkos: dalam bentuk pajak, ketimpangan, dan masa depan yang tidak pernah benar-benar menjadi milik mereka. Pertanyaannya bukan lagi apakah kapal ini bisa berbelok, melainkan apakah ada kemauan politik untuk memutar kemudi sebelum “menuju predatoris” berhenti menjadi judul dan menjadi kecenderungan yang mengeras. (riz)
Editor : Muhammad Rizki