Oleh:
Prof Bambang Irawan
Guru Besar Administrasi Publik, Universitas Mulawarman
Public Scholarship #07
KALTIMPOST.ID-Menjelang akhir tahun, laporan penyerapan anggaran pemerintah mulai mendapat perhatian. Persentase realisasi menjadi salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan program, di mana angka yang tinggi biasanya dianggap sebagai kabar baik.
Baca Juga: Bernilai Ekonomi Tinggi tapi Terancam Punah, Ikan Napoleon di Berau Tak Boleh Ditangkap Sembarangan
Namun, ada pertanyaan yang tidak kalah penting: setelah uang dibelanjakan, apakah persoalan masyarakat ikut berkurang?
Bayangkan pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki jalan, pekerjaan telah selesai, pembayaran telah dilakukan, dan laporan pertanggungjawaban telah disusun.
Secara administratif, kegiatan tersebut telah terlaksana. Namun, apakah akses warga menjadi lebih mudah? Apakah jalan lebih aman dilalui? Apakah hasil perbaikannya bertahan sesuai rencana? Jawaban atas pertanyaan ini tidak selalu terlihat dari angka penyerapan.
Penyerapan anggaran merupakan hal yang penting, di mana pemerintah perlu melaksanakan program sesuai rencana, memenuhi kewajiban pembayaran, serta mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik.
Keterlambatan penyerapan anggaran juga dapat menunda manfaat yang seharusnya diterima oleh masyarakat. Maka, persoalannya tidak hanya berkaitan dengan besaran anggaran yang digunakan, tetapi juga dengan hasil yang dicapai dari penggunaannya.
Sebenarnya, pemerintah sudah memiliki instrumen untuk menilai pelaksanaan anggaran secara lebih luas. Kementerian Keuangan melalui Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tidak hanya mengukur penyerapan, tetapi juga kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan capaian keluaran. Itu menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran tidak semata-mata dinilai dari jumlah uang yang dibelanjakan.
Baca Juga: Tanpa Modal Himbara, Satu Koperasi Merah Putih di Berau Dilaporkan Raup SHU Rp 1,8 Miliar Setahun
Namun, pekerjaan yang selesai belum tentu berarti persoalan masyarakat telah teratasi. Jalan yang diperbaiki merupakan hasil pekerjaan, sedangkan kemudahan dan keamanan perjalanan warga merupakan manfaat yang perlu diperiksa.
Demikian pula, pelatihan yang telah dilaksanakan belum secara otomatis meningkatkan kemampuan peserta dalam bekerja.
Melalui kajiannya mengenai penganggaran berbasis kinerja, OECD menekankan pentingnya pemanfaatan informasi hasil program dalam mendukung pengambilan keputusan anggaran.
Persoalannya tidak hanya terletak pada ada atau tidaknya laporan evaluasi yang dimiliki pemerintah, tetapi juga pada sejauh mana hasil evaluasi tersebut benar-benar dipertimbangkan dalam penetapan prioritas belanja berikutnya.
Apabila suatu program belum mencapai hasil yang diharapkan, pemerintah perlu mengidentifikasi penyebabnya. Hal tersebut dapat disebabkan oleh perencanaan yang kurang tepat, kendala dalam pelaksanaan, atau perubahan kebutuhan masyarakat.
Hasil evaluasi tersebut seharusnya menjadi dasar untuk menentukan apakah program perlu diperbaiki, disesuaikan, atau dirancang ulang.
Masyarakat juga dapat membantu menilai manfaat belanja pemerintah. Pengalaman warga dalam menggunakan jalan, fasilitas kesehatan, sekolah, dan pelayanan lainnya dapat memperlihatkan persoalan yang belum tertangkap dalam laporan.
Masukan tersebut perlu dibaca bersama dengan data yang dapat diandalkan. Tanggung jawab untuk menilai dan menindaklanjutinya tetap berada pada pemerintah.
Baca Juga: Karhutla Kaltim Turun 90 Persen, Mengapa Pesawat C-130 Australia Masih Dikerahkan ke Sangatta?
Karena itu, keberhasilan pengelolaan anggaran tidak cukup ditunjukkan hanya melalui laporan realisasi yang tinggi. Pemerintah perlu mengetahui apa yang benar-benar berubah setelah uang digunakan, siapa yang memperoleh manfaat, dan persoalan apa yang masih harus diselesaikan.
Anggaran tahun ini seharusnya menjadi bahan pembelajaran dalam pengambilan keputusan pada tahun mendatang, karena dana publik tidak semata-mata untuk dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan, tetapi juga harus digunakan untuk mengurangi permasalahan yang dihadapi masyarakat. (rd)
Editor : Romdani.