KALTIMPOST.ID, JAKARTA - Wakil Ketua DPRD Paser, Zulkifli Kaharuddin, bersama Ketua Komisi II Sukran Amin dan anggota Komisi II DPRD Paser Muhammad Nasir, Acong Asfiyek, Nurhayati, dan Lasmina, berkunjung ke Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta pada 15 Mei 2024.
Kunjungan ini dalam agenda konsultasi, difokuskan pada pengembangan program UMKM di Kabupaten Paser serta pengembangan sistem informasi data tunggu UMKM.
Rombongan DPRD Paser diterima hangat Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sudaryano. Dalam pertemuan tersebut, Sudaryano menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan UMKM di Indonesia.
Dalam diskusi, dibahas berbagai program yang telah dan akan dijalankan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, serta pentingnya integrasi data UMKM ke dalam satu sistem informasi terpadu. DPRD Paser turut menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi pelaku UMKM di daerah, seperti terbatasnya akses permodalan, pelatihan, serta pemasaran.
Wakil Ketua DPRD Paser Zulkifli Kaharuddin menyampaikan, bahwa keberadaan pasar modern di Kabupaten Paser telah dikeluhkan oleh para pedagang pasar tradisional. "Mereka merasa terdampak signifikan dan kesulitan bersaing dengan menjamurnya minimarket dan supermarket, yang menyebabkan penurunan pendapatan," kata Zulkifli, Kamis (15/5/2025).
Ketua Komisi II DPRD Paser Sukran Amin menambahkan, pengembangan sistem informasi data tunggu UMKM merupakan langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan.
"Sistem yang terintegrasi diharapkan dapat mencegah duplikasi data dan memastikan bantuan tepat sasaran," kata Sukran.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Paser Yusuf menyampaikan bahwa Bupati Paser telah meluncurkan program unggulan "Paser Makmur", yang berfokus pada pengembangan dan pemberdayaan UMKM.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai inisiatif, seperti pelatihan dan bimbingan teknis, akses permodalan, pengembangan pasar, serta penyediaan infrastruktur pendukung.
Wakil Ketua DPRD Paser dan rombongan berharap dapat memperoleh arahan serta masukan teknis dari Kementerian Koperasi dan UKM guna meningkatkan kualitas program pengembangan UMKM di daerah.
Mereka juga menekankan pentingnya sistem informasi data tunggu yang terintegrasi dan akurat untuk mempermudah akses UMKM terhadap berbagai program bantuan dan pendampingan.
Konsultasi ini dinilai sangat penting untuk memastikan program pengembangan UMKM di Paser berjalan efektif dan tepat sasaran.
Kami ingin memastikan bahwa pelaku UMKM di Paser mendapatkan dukungan yang memadai untuk berkembang dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian daerah," kata Zulkifli Kaharuddin.
Hasil dari konsultasi ini diharapkan menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Paser dalam menyusun program dan kebijakan pengembangan UMKM ke depan. DPRD Paser berkomitmen untuk terus mengawal implementasi program tersebut guna memastikan keberhasilan dan dampaknya bagi masyarakat. (adv/Humas)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo