KALTIMPOST.ID, TANAH GROGOT – Pemerintah Kabupaten Paser menunjukkan komitmen serius dalam menuntaskan persoalan kemiskinan. Bertempat di Pendopo Lou Bepekat, Kamis (9/4/2026), Pemkab Paser menggelar Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kabupaten Paser Tahun 2026.
Rapat strategis ini dipimpin Bupati Paser dr Fahmi Fadli dan dihadiri oleh jajaran instansi vertikal seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kejaksaan Negeri Paser, hingga seluruh kepala desa dan lurah se-Kabupaten Paser.
Baca Juga: Libur Lebaran 2026, Pengunjung Tahura Lati Petangis Tembus 5.496 Orang
Dalam sambutannya, Fahmi memaparkan tren positif angka kemiskinan di Bumi Daya Taka. Berdasarkan data tahun 2025, angka penduduk miskin di Kabupaten Paser berhasil ditekan dari 8,63 persen menjadi 8,13 persen. Meski menunjukkan kinerja program yang berjalan baik, Fahmi mengingatkan bahwa perjuangan belum usai.
"Kita perlu memberikan perhatian bersama karena tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Paser masih berada di angka 0,87 persen. Komitmen kita jelas, menghapus kemiskinan ekstrem hingga 0 persen. Hal ini hanya bisa dicapai melalui sinergi lintas sektor dan pemutakhiran data by name by address (BNBA) yang akurat," kata Fahmi.
Mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, DTSEN merupakan instrumen utama untuk mengoptimalkan pengentasan kemiskinan agar program pemerintah tepat sasaran. Bupati menegaskan bahwa pembangunan yang berkualitas harus diawali dari data yang berkualitas pula.
Untuk memastikan akurasi tersebut, Pemkab Paser bersinergi erat dengan BPS yang akan melakukan sensus ekonomi. Sensus ini diharapkan mampu memberikan gambaran ekonomi yang utuh sekaligus memperbaiki basis data DTSEN.
Baca Juga: Bupati Fahmi Ingatkan Profesionalisme Kualitas Kerja Kontraktor untuk Venue Porprov Kaltim
"Data yang valid, akurat, dan akuntabel bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan gambaran hidup nyata keluarga kita yang membutuhkan uluran tangan. Ini adalah tanggung jawab moral kita semua untuk memastikannya melalui verifikasi lapangan yang cermat," tambahnya.
Berdasarkan data Bappenas per 1 April 2026, tercatat masih ada warga Paser yang masuk dalam kategori Desil 1: 6.455 keluarga (19.811 jiwa) dan Desil 2: 7.453 keluarga (25.322 jiwa).
Angka yang dinamis ini menjadi tugas utama Dinas Sosial untuk melakukan pemutakhiran dan verifikasi faktual. Fahmi meminta seluruh elemen—mulai dari tingkat OPD, camat, kepala desa, hingga Ketua RT/RW—untuk menutup celah kesalahan data dan meminimalisir pendataan ganda.
Fahmi berpesan agar seluruh proses pemutakhiran data dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik serta memastikan bantuan sosial jatuh ke tangan yang benar-benar berhak.
"Validasi lapangan bukan hanya pekerjaan BPS, tapi tugas bersama. Dengan bergandengan tangan, kita pastikan setiap kebijakan pemerintah daerah berbasis pada bukti dan fakta yang ada di lapangan," tutupnya. (*)
Editor : Duito Susanto