KALTIMPOST.ID, JAKARTA — Pemerintah Kabupaten Paser berkomitmen menuntaskan masalah krisis listrik di wilayahnya dengan menargetkan "Zero Desa Gelap" pada 2027. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Paser, H. Ikhwan Antasari, saat menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Jaringan Listrik PLN di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Saat ini, Pemkab Paser memfokuskan perhatian pada empat desa terakhir yang belum teraliri listrik PLN, yaitu Desa Harapan Baru, Kepala Telake, Labuang Kallo, dan Selengot.
Baca Juga: Perumda AMDT PPU Pastikan Sumber Air Baku Aman dari Limbah Sumur BTW Lawe-Lawe
"Di mana ada kehidupan, di situ harus ada pembangunan, baik infrastruktur jalan, jembatan, listrik maupun air bersih," tegas Ikhwan.
Penyelesaian elektrifikasi di wilayah tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan teknis, seperti proses Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BKSDA untuk kawasan konservasi serta kendala geografis di wilayah pesisir. Ikhwan berharap forum koordinasi bersama kementerian terkait dapat mempercepat penyelesaian hambatan regulasi dan administrasi tersebut.
Dia membeberkan seringnya terjadi pemadaman listrik di wilayah Kalimantan Timur mendapat sorotan tajam dari Pemerintah Kabupaten Paser.
Baca Juga: Nekat Masuk Pekarangan Rumah, Penguntit Penyiar Radio di Samarinda Dipolisikan
Ikhwan menilai gangguan pasokan listrik yang berulang telah mengganggu produktivitas masyarakat dan merusak barang-barang elektronik milik warga.
"Bukan sekadar masalah lampu yang mati, pemadaman yang terlalu sering ini telah memukul urat nadi perekonomian lokal, khususnya para pelaku usaha kecil," terang Ikhwan.
Baca Juga: Terkencang di FP Valencia, M Kiandra Ramadhipa Tembus 6 Besar Moto3 Junior World Championship 2026
Dia meminta pemerintah pusat dan PT PLN (Persero) segera mengevaluasi keandalan sistem kelistrikan di Kaltim. Berdasarkan data Provinsi Kaltim 2025, masih ada 58.725 Kepala Keluarga dan 109 desa yang belum menikmati akses listrik PLN secara optimal. (*)
Editor : Dwi Restu A