Tim Gabungan Tertibkan Algaka Paslon Kepala Daerah di PPU

Ari Arief • Dipublikasikan Rabu, 25 September 2024 | 12:27 WIB
DITURUNKAN: Tim gabungan saat menertibkan algaka paslon kepala daerah di Penajam, PPU.(FOTO: ARI/KP)
DITURUNKAN: Tim gabungan saat menertibkan algaka paslon kepala daerah di Penajam, PPU.(FOTO: ARI/KP)

KALTIMPOST.ID, Upaya menciptakan suasana kondusif jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Penajam Paser Utara (PPU) menggelar operasi penertiban alat peraga kampanye (algaka). 

Kegiatan melibatkan personel dari berbagai instansi ini dilakukan pada Selasa (24/9). Penertiban ini bagian dari menindaklanjuti surat imbauan Bawaslu PPU kepada seluruh pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati untuk menjaga netralitas dan tidak melakukan kegiatan kampanye sebelum jadwal yang telah ditetapkan.  

Dalam surat imbauan tertanggal 19 September 2024 itu, Bawaslu PPU menegaskan bahwa masa kampanye resmi baru dimulai pada 25 September 2024 sampai 24 November 2024. Oleh karena itu, segala bentuk kegiatan yang mengarah pada kampanye, seperti pemasangan algaka atau penyebaran bahan kampanye, dilarang keras sebelum tanggal tersebut.

Pemantauan media ini, kemarin, sejak pagi hari, tim gabungan yang terdiri dari 40 personel Satpol PP, 4 orang dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), 6 orang dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), 9 personel kepolisian, 2 orang dari Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), 10 orang dari Bawaslu, serta sejumlah relawan lainnya, menyisir sepanjang jalan trans Kaltim-Kalsel. 

Fokus utama operasi ini adalah menurunkan pemasangan algaka paslon gubernur, wakil gubernur Kaltim, dan paslon bupati dan wakil bupati PPU yang belum saatnya dipasang di area publik.

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Bawaslu PPU, Tata Rusmansyah usai penertiban, Selasa (24/9) mengatakan kepada Kaltim Post, bahwa Satpol PP PPU berkoordinasi dengan Bawaslu PPU menertibkan algaka paslon gubernur, wakil gubernur Kaltim, dan paslon bupati dan wakil bupati PPU, Selasa (24/9). 

“Personel yang tergabung dalam penertiban ini terdiri Satpol PP sebanyak 40 orang, DLH 4 orang, BPBD 6 orang, kepolisian 9 orang, Kesbangpol 2 orang, Bawaslu 10 orang,” kata Tata Rusmansyah.

Dia mengatakan, algaka yang ditertibkan tidak banyak, kisaran berjumlah kurang lebih 100 algaka dengan berbagai ukuran, baik dari paslon gubernur dan wakil gubernur, dan juga paslon bupati dan wakil bupati PPU. Penertiban dimulai pukul 08.30 Wita, dan selesai pukul 13:00 Wita. “Dalam penertiban diketahui hampir seluruh paslon beserta timsesnya sudah melakukan penurunan algaka secara mandiri,” jelasnya.

Ketua Bawaslu PPU, Mohammad Khazin, dalam surat imbauannya, mengingatkan bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan kampanye. Pelanggaran yang ditemukan akan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam surat tersebut juga mengimbau pula kepada partai politik atau gabungan partai politik, bakal pasangan calon, tim kampanye dan/atau relawan tidak memasang dan menyebarkan kembali alat peraga kampanye dan bahan kampanye serta tidak melakukan segala bentuk metode kampanye sampai pada ditetapkannya jadwal pelaksanaan kampanye.

Editor : Uways Alqadrie
bawaslu ppu KPU PPU