KALTIMPOST.ID, PENAJAM - Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Zaenal Arifin, menyoroti satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menolak menyalurkan bantuan tandon tempat penampungan air bersih untuk warga kurang mampu.
Padahal, bantuan tersebut memang dibutuhkan masyarakat PPU, khususnya untuk warga yang menjadi konstituen di daerah pemilihan (dapil) Zaenal Arifin.
Menurutnya, bantuan tersebut menggunakan anggaran aspirasinya. Dengan harapan agar dapat memenuhi masukan masyarakat.
"Tahun ini saya mau kasih lagi bantuan tandon untuk masyarakat yang berhak, tapi kepala dinasnya tidak mau," ujar Zaenal Arifin, belum lama ini.
Baca Juga: Kritisi Regulasi Kewenangan Pengelolaan Laut 0-12 Mil, Anggota DPRD PPU Ini Minta Dikaji Ulang
Berdasarkan informasi yang dia peroleh, SKPD terkait beralasan bahwa hal tersebut dikhawatirkan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menurutnya alasan tersebut tidak tepat, karena para penerima bantuan masuk dalam daftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan warga yang berhak.
"Kan tahun kemarin terealisasi, jadi yang belum dapat sudah saya pastikan akan saya anggarkan tahun ini. Tapi dinasnya tidak mau. Ya enggak jadi, saya sampai dikira bohong," ucapnya.
Zaenal Arifin menyebut, kebutuhan air bersih dan tempat penampungan air sangat dibutuhkan masyarakat.
Baca Juga: DPRD PPU Ingatkan Rencana Pembangunan Bendungan
Apa lagi Kabupaten PPU masih mengandalkan sistem tadah hujan. Sehingga warga membutuhkan tempat penampungan air yang memadai.
Sehingga sebagai perwakilan rakyat di DPRD Kabupaten PPU, Zaenal Arifin mengaku harus mendengarkan aspirasi terkait kebutuhan masyarakat yang diwakilinya.
"Tahun lalu itu baru sekitar 200 yang direalisasikan. Sisanya ya masih banyak yang membutuhkan. Warga harus punya penampungan air yang memadai," imbuhnya. (ami/far)
Editor : Faroq Zamzami