KALTIMPOST.ID, PENAJAM- Ajang debat pertama para pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) akan menjadi referensi bagi seluruh masyarakat Benuo Taka, sebutan PPU, termasuk bagi aparatur sipil negara (ASN).
Sekretaris Kabupateb (Sekkab) PPU Tohar menyampaikan, ajang debat para calon pemimpin PPU tersebut merupakan bentuk pembelajaran tentang demokrasi yang penting bagi masyarakat, termasuk bagi kalangan ASN.
"ASN tetap konsisten dan komitmen, sebagai ASN sama-sama kita tahu, akhirnya masih punya haknya, hak pilih. Artinya harus punya referensi politik," ujar Tohar, Kamis (31/10).
Ia menyebut, ASN juga harus mengetahui siapa para paslon yang akan berkompetisi pada Pilkada 2024. Kemudian harus bisa menentukan pilihannya karena memang memiliki hak pilih.
Sehingga wajib mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat menambah pengetahuan mengenai persaingan politik di daerah.
"Tetapi referensi politik itu cukup nanti dieksekusi di bilik suara saja. Supaya nanti tidak buta-buta amat. Jadi referensi calon pilihannya, ya harus tahu," ungkapnya.
Namun demikian, Tohar juga menyebut telah bolak-balik mewanti-wanti kepada para ASN maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan sejenisnya, agar jangan sampai melibatkan diri dalam politik praktis.
"Itu yang tidak dibenarkan (terlibat dalam politik praktis). Siap-siap, karena ada regulasinya, sudah jelas ya," katanya.
Ia menerangkan, sebenarnya kalau ASN hanya hadir dalam ruang debat hanya untuk mendapat referensi, maka tidak menjadi masalah.
ASN sebagai kalangan terdidik, maka sudah sepatutnya memiliki referensi pribadi yang menjadi dasar dalam menentukan pilihannya. Sesuai dengan hak pilihnya.
"Yang paling penting itu, yang paling pokok itu, tidak melibatkan diri pada politik praktis," urainya.
Ia menegaskan, ada regulasi yang mengatur agar ASN tidak terlibat dalam politik praktis, seperti ikut dalam kegiatan kampanye dan menyatakan dukungan secara terang-tengan kepada satu paslon tertentu.
"Boleh jadi hanya sebatas memantau saja, melihat saja. Dan ini juga pernah disampaikan oleh menteri," ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI), Tito Karnavian, menyatakan ASN boleh menghadiri ajang debat pilkada. Hal itu diperkuat dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
"Saya tidak mengarahkan hadir, tapi kalau hanya hadir, ya silakan. Tapi kami (setingkat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) dapat undangannya," jelasnya. (ami/far)
Editor : Faroq Zamzami