Pemkab PPU Imbau Pengusaha Tutup THM Selama Ramadan

Ahmad Maki • Dipublikasikan Jumat, 28 Februari 2025 | 20:17 WIB
Kepala Satpol PP PPU, Bagenda Ali
Kepala Satpol PP PPU, Bagenda Ali

KALTIMPOST.ID, PENAJAM - Pemkab PPU mengimbau pelaku usaha Tempat Hiburan Malam (THM) untuk menutup usahanya selama Ramadan 1446 Hijriah. 

Bersamaan dengan itu, Pemkab PPU juga mengatur penyesuaian jam operasional warung makan selama Ramadan. 

Regulasi itu diterbitkan melalui Surat Himbauan (SE) Nomor 500.12.12.3/337/Tu-Pimp/Kesra, tentang Penutupan dan Penyesuaian Jam Operasional, Selama Bulan Suci Ramadan Tahun 1446 H/2025 Masehi, yang ditandatangani Sekda Pemkab PPU H Tohar, pada Kamis (27/2/2025). 

Kepala Satpol PP Kabupaten PPU, Bagenda Ali, memastikan satuannya sebagai penegak aturan daerah, siap untuk mengawal regulasi tersebut. 

"Ini untuk menghormati dan menjaga kekhusyukan ibadah umat Muslim selama Ramadan serta menciptakan suasana yang kondusif di lingkungan masyarakat," ujar Bagenda Ali, Jumat (28/2/2025). 

Ia menyebut, imbauan ini perlu disampaikan kepada para pemilik atau pengelola THM, seperti karaoke, diskotik, panti pijat dan sejenisnya, serta kepada warung makan di wilayah Pemkab PPU. 

"Penutupan operasional THM selama Ramadan akan dimulai berdasarkan penetapan pemerintah tentang masuknya bulan Ramadan 1446 H/2025 M," ungkap Bagenda Ali.

Dijelaskan, penyesuaian jam operasional warung makan juga perlu dilakukan. Adapun kategorinya mencakup rumah makan, kafe, dan sejenisnya, dapat tetap beroperasi namun demikian diminta untuk diupayakan agar tidak terkesan demonstratif. 

"Dianjurkan untuk menggunakan tirai atau penutup pada siang hari," katanya.

Selain itu, warung makan dan kafe yang beroperasi di malam hari diminta untuk tetap menjaga ketertiban dan tidak mengganggu kenyamanan lingkungan.

Bagenda Ali menegaskan, surat imbauan tersebut juga mencakup pengawasan dan penindakan terhadap pelaku usaha yang tidak mengindahkan imbauan Pemkab PPU. 

Baca Juga: Nestapa Eks Pekerja Teras Samarinda: Hak Tak Kunjung Dibayar, Tidur di Bengkel Kosong untuk Bertahan Hidup

Di mana akan dibentuk tim gabungan dari Pemkab PPU yakni Satpol PP, dan instansi terkait lainya, untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan himbauan ini.

"Bagi tempat usaha yang tidak mematuhi ketentuan ini, akan diberikan sanksi administratif sesuai peraturan yang berlaku," pungkasnya. 

Editor : Uways Alqadrie
pemkab ppu Satpol ppu