KALTIMPOST.ID, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Penajam Paser Utara (PPU) mendukung sikap MUI pusat yang menolak rencana tim Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk merelokasi dua juta penduduk Gaza ke Indonesia.
Ketua Umum MUI PPU, KH Abu Hasan Mubarok mengatakan, pihaknya telah merancang draf yang berisi poin-poin dukungan yang akan diberikan kepada lembaga independen yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim di Indonesia itu.
“Rabu atau Kamis, saya insyaallah ke kantor MUI pusat untuk menyampaikan dukungan MUI PPU terhadap sikap MUI Pusat untuk menolak relokasi warga Palestina ke Indonesia,” kata Ketua Umum MUI PPU, KH Abu Hasan Mubarok kepada Kaltim Post, Senin (14/4).
Saat ini, lanjut dia, draft yang dipersiapkan sebagai bentuk dukungan tertulis itu telah disampaikannya kepada dewan pembina dan pengurus MUI PPU untuk diperbaiki, ditambahkan atau disesuaikan redaksionalnya.
Meskipun demikian, kata Abu Hasan Mubarok, pihaknya telah menghubungi dan berkomunikasi dengan komisi fatwa MUI Pusat untuk menyampaikan rencana kedatangannya ke MUI Pusat yang beralamat di Jl. Proklamasi 51, Menteng, Jakarta Pusat itu.
“Mohon doa agar dukungan MUI PPU ini menjadi kemaslahatan umat,” tuturnya.
Mengutip penjelasan resmi, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, menyampaikan relokasi tersebut sama sekali tidak tertuang dalam poin-poin gencatan senjata Israel dan Palestina sehingga, alasan pemindahan dua juta warga Gaza ke Indonesia sama sekali tidak bisa diterima.
Sudarnoto menjelaskan, relokasi yang berarti pemindahan, sama saja pengusiran dengan cara yang halus kepada warga Gaza.
Ketika warga Gaza diusir dengan dalih relokasi, Gaza tidak lagi ada orang, sehingga menjadi kesempatan bagi Israel untuk melakukan okupasi pendudukan dan penguasaan di wilayah Gaza.
Menurutnya, ini adalah upaya-upaya di tengah gencatan senjata yang dibuat sedemikian rupa oleh Amerika Serikat dan Israel.
“Targetnya adalah menguasai Gaza, kemudian pengusiran penduduk. Pengusiran itu persis yang terjadi pada 1948," kata Prof Sudarnoto di Jakarta, Selasa (21/1), seperti dikutip media ini pada laman resmi MUI Pusat, Senin (14/4).
Sudarnoto menegaskan, pengusiran warga Gaza atas nama relokasi tersebut merupakan salah satu bentuk genosida.
Ia menjelaskan, bentuk genosida tidak hanya pembunuhan massal, tetapi juga pengusiran massal, dan pembatasan kelahiran secara sistemik untuk menghapuskan kelompok tertentu.
“Berarti memang yang dilakukan oleh (tim) Donald Trump ini mesti harus diwaspadai. Oleh karena itu, kami ingin menyerukan agar proses gencatan senjata ini harus benar-benar dikawal," jelasnya.
Selain itu, negara-negara Islam khususnya yang tergabung di OKI dan masyarakat internasional diharapkan untuk melakukan kontrol.
Sudarnoto menekankan, kontrol tersebut dilakukan untuk mengawasi agar memastikan tidak ada pengkhianatan yang dilakukan oleh pihak manapun yang berusaha untuk memotong jalur proses gencatan senjata itu.
Menurutnya, hal ini penting untuk dilakukan. Karena dalam sejarah, Israel adalah negara atau kelompok yang sering melakukan pengkhianatan.
“Jangan sampai orang-orang Islam dengan dalih ukhuwah Islamiyah, dengan dalih ukhuwah basyariyah, menolong warga Gaza, kemudiaan diterima di Indonesia. Seakan-akan mulia, padahal tidak. Itu membunuh, dan menghapuskan kedaulatan wilayah,” kata dia.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana merelokasi penduduk Gaza untuk sementara waktu, salah satunya ke Indonesia.
Pernyataan Trump tersebut dikutip dari wawancaranya dengan NBC News melalui tim transisi pemerintahannya.
Menurut pejabat tim transisi itu, utusan Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff berencana menyusun rencana untuk menjaga kesepakatan Gencatan senjata.
Salah satu hal yang disusun pihak Trump yakni merelokasi warga Gaza. Berdasarkan laporan NBC, rencana relokasi 2 juta warga Gaza untuk sementara waktu ke sejumlah negara salah satunya Indonesia.
"Pertanyaan mengenai bagaimana membangun kembali Gaza masih menjadi pertanyaan, serta di mana sekitar 2 juta warga Palestina dapat direlokasi untuk sementara waktu. Indonesia, misalnya, merupakan salah satu negara yang sedang didiskusikan untuk mengetahui lokasi tujuan dari negara-negara tersebut," kata pejabat transisi tersebut dalam laporan NBC News.
Namun demikian, NBC News menyebut belum mengetahui apakah warga Gaza bersedia untuk pindah atau tidak.
NBC mengatakan gagasan relokasi sangat kontroversial di kalangan warga Palestina dan sesama warga Arab.
Dalam laporan berita itu juga disebut relokasi akan menjadi langkah pertama Israel yang memaksa mereka meninggalkan tanah mereka.
Editor : Hernawati