BALIKPAPAN – Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris Muin menegaskan pentingnya kolaborasi lintas daerah dalam mengendalikan lonjakan harga pangan. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi High Level Meeting, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Balikpapan, Kamis (24/04/25).
“Lonjakan harga pangan tak bisa dihadapi sendirian,” tegas Waris dalam forum yang dihadiri pimpinan daerah, Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Balikpapan, dan jajaran kepala perangkat daerah.
Waris mengingatkan bahwa sejak 2024, Kabupaten PPU telah menjadi wilayah Indeks Harga Konsumen (IHK). Artinya, kata dia, pengendalian inflasi menjadi tanggung jawab bersama. “Ini tanggung jawab besar. Sampai Maret 2025, inflasi kita di angka 1,19%, dan harus dijaga tetap terkendali,” ujarnya.
Ia juga menyoroti dampak pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang berdampak pada lonjakan jumlah penduduk di wilayah PPU. “Lonjakan jumlah penduduk akibat pembangunan IKN menjadi tantangan baru dalam menjaga keseimbangan suplai dan permintaan pangan,” ucapnya.
Untuk itu, Waris menyampaikan sejumlah arahan penting, termasuk penguatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antar daerah guna memastikan distribusi komoditas utama seperti beras, cabai, dan telur berjalan lancar.
“Maksimalkan peran Perumda sebagai penghubung logistik pangan. Libatkan pelaku usaha dan petani lokal, agar kebijakan menyentuh langsung ke masyarakat,” katanya.
Ia menyebut kehadiran Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU Tohar dalam forum tersebut juga memperkuat pesan bahwa pengendalian inflasi bukan tugas satu orang atau satu instansi saja.
“Kita tak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri. Kita butuh kekompakan lintas daerah untuk jaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat,” pungkas Waris. (*)
Editor : Sukri Sikki