KALTIMPOST.ID, Fenomena pejabat negara yang semakin aktif menggunakan platform media sosial untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan menuai berbagai tanggapan.
Alimuddin, seorang kandidat doktor ilmu pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), memberikan perspektif menarik terkait tren yang ia sebut sebagai "kepemimpinan pemerintahan digital" atau digital governance leadership.
Menurut Alimuddin, konsep kepemimpinan pemerintahan sebenarnya bukanlah barang baru.
"Dari zaman dulu, apalagi di sekolah-sekolah kepamongan, kepemimpinan pemerintahan sudah menjadi salah satu pelajaran inti. Bagaimana birokrat mengelola negara dengan prinsip-prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan karakter bangsa," ujarnya saat dihubungi Kaltim Post, baru-baru ini.
Baca Juga: Buah Kecil Berwarna Merah Ini Diam-Diam Mampu Cegah Infeksi Saluran Kemih
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa esensi dari kepemimpinan adalah pengambilan keputusan melalui pengaruh.
"Bagaimana kita mempengaruhi orang lain untuk sadar dan mengikuti apa yang kita sampaikan demi mencapai tujuan organisasi. Di era digital saat ini, dengan masifnya digitalisasi, ini menjadi tak terhindarkan," tegasnya.
Namun, Alimuddin menyoroti efektivitas penggunaan media sosial oleh para pemimpin.
Menurutnya, keberhasilan penyampaian pesan sangat bergantung pada kemampuan pemimpin dalam menguasai teknik kepemimpinan digital dan pemahaman pengikutnya terhadap platform tersebut.
"Kalau pemimpinnya matang dalam digitalisasi, tapi pengikutnya tidak memahami atau tidak aktif di media sosial, pesan itu akan sia-sia. Pertanyaannya, mana yang lebih efektif?" katanya retoris.
Baca Juga: 20 Poster Hari Raya Waisak 2025 Terbaru: Penuh dengan Desain Menarik, Gratis Tinggal Download!
Ia berpendapat bahwa relevansi kedua pendekatan, digital dan konvensional, masih sangat tinggi.
Di satu sisi, penyampaian informasi dan kegiatan secara digital, jika didasarkan pada kebenaran, dapat meningkatkan popularitas seorang pemimpin.
Namun, ia mengingatkan akan potensi masalah jika komunikasi digital tidak diimbangi dengan tindakan nyata.
"Di sisi lain, digitalisasi bisa menjadi pendukung dalam proses berorganisasi dan berpemerintahan. Namun, pendekatan konvensional atau tradisional juga masih sangat diperlukan, tergantung pada di mana pemimpin itu berada dan siapa yang dipimpin," jelas Alimuddin.
Baca Juga: Kalender Mei 2025 Berdasarkan SKB 3 Menteri: Daftar Libur, Cuti Bersama dan Long Weekend
Ia mencontohkan gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang aktif di media sosial sebagai bentuk digitalisasi dari ilmu kepemimpinan tradisional.
"Semua pemimpin memang harus tahu apa yang terjadi di wilayah kepemimpinannya dan bagaimana mengasesmen serta menindaklanjuti persoalan," katanya.
Alimuddin membandingkan pendekatan penyelesaian masalah di berbagai sektor. Menurutnya, birokrat di lapangan cenderung mengambil langkah cepat, tepat, strategis, dan efisien dalam mengatasi masalah masyarakat, tanpa perlu birokrasi yang berbelit.
"Orang-orang pamong (istilah untuk pemimpin yang turun langsung ke lapangan- Red) itu ada masalah, selesaikan," tegasnya.
Baca Juga: Bekuk Arema 3-0 di Kanjuruhan, Bus Persik Kediri Dilempar Batu saat Keluar Stadion
Ia menilai langkah kepala daerah yang turun langsung ke lapangan sebagai sebuah lompatan tinggi dalam mengelola pemerintahan.
Namun, ia mengingatkan pentingnya koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, terutama dalam menangani isu-isu lintas wilayah agar tidak menimbulkan permasalahan administratif atau bahkan disalahartikan sebagai kampanye terselubung.
Secara keseluruhan, Alimuddin menekankan bahwa kepemimpinan di era digital menawarkan peluang besar untuk komunikasi dan penyampaian pesan pembangunan yang lebih luas.
Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada pemahaman konteks, kemampuan pemimpin dalam memanfaatkan teknologi, dan karakteristik masyarakat yang dipimpin.
Baca Juga: Bisa Picu Stroke, Ini Ciri-Ciri Penyumbatan Pembuluh Darah di Otak, Jangan Sampai Terlambat!
Kombinasi antara pendekatan digital dan konvensional, dengan mengedepankan tindakan nyata, dinilai menjadi kunci keberhasilan kepemimpinan pemerintahan di era modern ini. ***
Editor : Dwi Puspitarini