KALTIMPOST.ID-Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung sektor pendidikan, salah satunya lewat program unggulan Kartu Penajam Cerdas.
Program itu dirancang untuk memberikan bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa baru dan ditargetkan mulai terealisasi pada Agustus 2025.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU Andi Singkerru mengungkapkan saat ini pihaknya telah menyelesaikan penyusunan draf peraturan bupati (Perbup) sebagai dasar hukum pelaksanaan program tersebut.
Draf tersebut bahkan sudah ditandatangani dan tengah dalam proses telaah di Bagian Hukum Setkab PPU.
“Draf perbup-nya sudah saya tanda tangani tadi pagi. Sekarang kemungkinan sudah masuk ke Bagian Hukum untuk proses lebih lanjut. Mudah-mudahan bisa segera selesai dan diluncurkan,” ujarnya, Selasa (24/6).
Meski tahun ajaran baru dimulai pada Juli, Andi berharap masyarakat bisa memahami bahwa program itu masih proses administrasi yang wajib dilalui sesuai aturan.
Peluncuran program dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2025, sesuai timeline perencanaan yang telah disusun oleh Disdikpora PPU.
“Kami ingin program ini memiliki dasar hukum yang kuat. Itu juga sesuai dengan arahan dari Pak Bupati. Sudah dianggarkan kurang lebih Rp 15 miliar. Jadi kita ingin pastikan semua proses berjalan sesuai ketentuan,” jelasnya.
Dijelaskan, Kartu Penajam Cerdas akan diberikan kepada siswa kelas 1 SD dan kelas 7 SMP di PPU. Diperkirakan sebanyak 3.000 siswa akan menerima manfaat dari program itu.
Berbeda dengan program bantuan konvensional, Kartu Penajam Cerdas akan dikemas dalam bentuk kartu ATM yang terhubung dengan rekening bank, hasil kerja sama dengan Bankaltimtara.
Dana yang diterima siswa akan digunakan khusus untuk belanja perlengkapan sekolah seperti seragam, sepatu, tas, dan alat tulis.
“Dana bantuan itu dikunci penggunaannya. Artinya, hanya bisa dibelanjakan sesuai kategori barang yang sudah ditentukan. Tidak bisa digunakan untuk membeli barang di luar itu. Sistemnya nanti pakai gesek seperti ATM,” terang Andi.
Disdikpora juga tengah mengkaji opsi lain, yakni pencairan berbasis nota pembelian terlebih dahulu.
Skema itu memungkinkan wali murid melakukan belanja lebih dulu, kemudian diganti setelah menunjukkan bukti pembelian.
Salah satu hal yang menjadi perhatian penting dalam program itu adalah asas kesetaraan.
Menurut Andi, Kartu Penajam Cerdas tidak akan dibatasi berdasarkan status ekonomi siswa. Artinya, semua siswa kelas 1 SD dan kelas 7 SMP akan menerima manfaat, tanpa melihat latar belakang kemampuan finansial keluarga.
Dengan pendekatan itu, Pemkab PPU berharap bisa menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih inklusif dan merata. Sekaligus meringankan beban orangtua dalam mempersiapkan keperluan pendidikan dasar anak-anak mereka.
“Ini adalah bentuk pemerataan. Kita tidak lagi memilah siapa yang mampu dan siapa yang tidak. Semua anak berhak mendapatkan fasilitas yang sama agar bisa memulai pendidikan dengan baik,” tegasnya. (ami/rd)
Editor : Romdani.