KALTIMPOST.ID, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus mengupayakan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat.
Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, menyampaikan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) telah menyatakan komitmennya untuk mendukung pendirian sekolah tersebut, bahkan menjanjikan pembangunan dalam waktu dekat.
"Kami, kalau tidak salah, minggu lalu berkunjung untuk silaturahmi dan konsultasi ke Kementerian Sosial terkait pembangunan Sekolah Rakyat," ujar Waris, Jumat (18/7/2025).
Dalam pertemuan tersebut, pihaknya menanyakan berbagai persyaratan yang dibutuhkan. Salah satu poin penting yang ditekankan adalah kesiapan lahan dan keberadaan bangunan eksisting yang bisa dimanfaatkan.
Pemerintah pusat, kata Waris, membuka peluang membangun Sekolah Rakyat di PPU dalam dua hingga tiga bulan ke depan, asalkan ada siswa minimal satu sampai dua kelas untuk jenjang SD dan SMP, serta bangunan yang bisa segera difungsikan.
“Contohnya seperti gedung perkantoran di samping Terminal Penajam, itu bisa dimanfaatkan. Karena pembangunan Sekolah Rakyat ini nilainya besar, sekitar Rp25 miliar, dan butuh lahan sekitar 6-7 hektare. Dan syukurnya kita sudah memiliki lahan tersebut,” terang Waris Muin.
Selain pembangunan gedung utama, Kemensos RI juga disebut akan mengucurkan dana sebesar Rp5 miliar untuk operasional awal, khususnya untuk memenuhi kebutuhan siswa SD dan SMP yang sebelumnya bersekolah di gedung-gedung eksisting sementara.
Namun upaya pemanfaatan bangunan kosong tidak semudah yang dibayangkan. Waris Muin dan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU, sempat mempertimbangkan memanfaatkan gedung hotel, namun batal karena bangunan tersebut telah dikontrak jangka panjang. Sementara gedung dekat terminal ternyata telah dimanfaatkan.
"Akhirnya untuk syarat bangunan itu belum bisa kami penuhi. Tapi kami terus berkoordinasi. Karena ini program nasional, 100 Sekolah Rakyat harus dibangun tahun ini, sesuai instruksi Presiden. Tidak boleh didiskusikan, tapi harus dieksekusi," tegas Waris.
Ia menyebutkan, bila skema pemanfaatan bangunan belum terpenuhi, pemerintah pusat memberikan opsi menunggu pelaksanaan pembangunan pada 2026.
Meski begitu, Waris optimis Sekolah Rakyat tetap akan terwujud di PPU, mengingat kesiapan lahan dan dukungan dari pusat, apalagi daerah ini berdekatan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN). “Saya tidak bisa memastikan, tapi sudah dijanjikan oleh pemerintah pusat. Insyaallah akan terbangun,” ujarnya.
Lebih lanjut, Waris Muin menekankan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat akan sangat menguntungkan daerah dan warga tidak mampu. Ia menyebut, berdasarkan informasi yang diterima, kebutuhan makanan siswa saja dapat menyerap dana sekitar Rp50 juta per bulan, belum termasuk fasilitas lengkap seperti laptop hingga kebutuhan sandang siswa yang seluruhnya dibiayai negara.
“Bayangkan, anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa keluar dari sekolah ini dengan kualitas hidup seperti orang kaya. Semuanya ditanggung negara, dari ujung kaki sampai ujung rambut,” imbuhnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo