Utama Samarinda Balikpapan Kaltim Nasional Piala Dunia 2026 Olahraga Bisnis Lifestyle Opini Sosbis Hiburan Kesehatan

Bentuk Ruang Dialog Hindari Konflik Ketenagakerjaan, Bupati Mudyat Noor Buka FGD LKS Tripartit PPU

Ahmad Maki • Selasa, 9 September 2025 | 19:39 WIB
PEMBAHASAN: Bupati PPU Mudyat Noor Bersama Kepala Disnakertrans Marjani membahas sektor ketenagakerjaan PPU.
PEMBAHASAN: Bupati PPU Mudyat Noor Bersama Kepala Disnakertrans Marjani membahas sektor ketenagakerjaan PPU.

PENAJAM – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, menegaskan bahwa pembangunan di daerah harus berjalan seiring dengan terciptanya hubungan kerja yang sehat dan berkeadilan.

Hal itu ia sampaikan saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten PPU di Hotel Aqila Nipah-nipah, Senin (9/9/2025).

“Keberhasilan pembangunan itu tidak hanya diukur dari besarnya investasi, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya adil bagi pekerja, pengusaha, dan masyarakat,” ujar Mudyat.

Ia menekankan bahwa forum tripartit merupakan wadah penting untuk membangun komunikasi dan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan.

“Forum Tripartit menjadi wadah penting untuk komunikasi dan musyawarah agar persoalan ketenagakerjaan dapat diselesaikan secara dialogis, tanpa menimbulkan konflik,” lanjutnya.

Bupati juga meminta setiap pihak menjalankan perannya secara proporsional.

“Pengusaha harus memastikan hak-hak pekerja terpenuhi. Pekerja melalui serikatnya harus menyampaikan aspirasi dengan cara bermartabat. Sementara pemerintah hadir sebagai fasilitator dan mediator untuk menjaga keseimbangan,” tegasnya.

Mudyat berharap kegiatan ini melahirkan pemikiran baru yang konstruktif.

“Melalui FGD ini saya berharap lahir gagasan-gagasan solutif dan komitmen bersama memperkuat sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Dengan begitu, tercipta ekosistem ketenagakerjaan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) PPU, Marjani, menyoroti pentingnya forum diskusi dalam merumuskan arah kebijakan ketenagakerjaan.

“Kebijakan yang baik itu lahir dari diskusi, verifikasi data, dan analisa yang mendalam. Karena itu, forum seperti ini menjadi ruang penting untuk menyatukan persepsi, pengalaman, serta masukan dari berbagai pihak,” jelas Marjani.

Ia menegaskan bahwa keberadaan forum tersebut memastikan kebijakan tidak hanya berpihak pada kesejahteraan pekerja, tetapi juga mendukung keberlanjutan usaha.

Kegiatan ini turut menghadirkan sejumlah narasumber serta diikuti oleh pimpinan perusahaan, serikat pekerja, asosiasi, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan.

Editor : Muhammad Ridhuan
#konflik ketenagakerjaan #Bupati Penajam Paser Utara #Mudyat Noor