KALTIMPOST.ID, PENAJAM–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) berkomitmen memperkuat sektor kesehatan melalui upaya melengkapi sarana dan prasarana (Sarpras) rumah sakit daerah. Hal itu disampaikan langsung Bupati PPU, Mudyat Noor, sebagai bagian dari strategi efisiensi anggaran sekaligus peningkatan pelayanan publik pada 2026 mendatang.
Mudyat menegaskan, pihaknya harus melakukan efisiensi di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar anggaran dapat lebih diprioritaskan untuk sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan.
“Jadi ya mau enggak mau tetap melaksanakan efisiensi. Kami 'cekik' anggaran-anggaran di masing-masing SKPD. Bagaimana pun ada hal-hal yang lebih penting untuk dilaksanakan, seperti bidang pendidikan dan kesehatan. Itu lebih diutamakan,” ujarnya.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD PPU telah beberapa kali melaksanakan rapat membahas nilai APBD PPU 2026. Angka proyeksi awal yang hanya menyentuh Rp 1,7 triliun dinilai terlalu rendah, dan berpotensi menghambat laju pembangunan daerah.
Terkait keterbatasan penerimaan daerah pada 2026, Mudyat menyampaikan strategi untuk tetap memenuhi target pembangunan. “Upaya yang paling utama adalah menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kami maksimalkan bagaimana bantuan keuangan dari provinsi maupun pusat bisa kita tarik masuk ke PPU,” jelasnya.
Di sektor kesehatan, Mudyat mengakui selama ini banyak pasien dirujuk keluar daerah karena ketidaklengkapan fasilitas rumah sakit. Hal itu berdampak pada minimnya pendapatan daerah dari klaim BPJS. “Dari catatan BPJS itu kami terima Rp 100 miliar lebih, tapi yang sampai ke daerah hanya sekitar Rp 50 miliar. Itu karena rumah sakit kita belum memenuhi persyaratan, sehingga banyak pasien dirujuk keluar,” ungkapnya.
Bupati menegaskan prioritas pembangunan daerah adalah melengkapi fasilitas kesehatan agar pelayanan bisa maksimal. “Kalau sudah dilengkapi, insyaallah subsidi bisa minimalisir. Otomatis pendapatan bertambah, dan pelayanan kesehatan juga meningkat,” kata Mudyat.
Meski penerimaan APBD 2026 diprediksi menurun, pembangunan di PPU tetap berjalan. “APBD kita konsen untuk pelayanan. Harapannya pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap bisa terlaksana dengan baik,” pungkasnya. (*)
Editor : Dwi Restu A