KALTIMPOST.ID-Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Gunakan Tenagamu untuk Rakyat (Guntur) Penajam Paser Utara (PPU) bertekad akan menginventarisasi perusahaan yang menyebabkan kerusakan lingkungan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
”Tahap awal kami akan menginventarisasi apa benar di IKN masih beroperasi perusahaan yang usahanya menyebabkan terganggunya lingkungan,” kata Ketua LSM Guntur PPU, Kasim Assegaf, Selasa (7/10).
Isu penambangan liar menurut Kasim sering terdengar di kalangan masyarakat Sepaku, PPU. Bahkan diduga tanpa izin dan dibiarkan oleh institusi yang seharusnya melarang.
“Kita buktikan saja, lah bagaimana hasil inventarisasi kami,” kata Kasim Assegaf. Ia mengatakan itu ketika dikonfirmasi mengenai hasil inventarisasinya dalam sepekan terakhir di IKN.
Yang memprihatinkan, kata aktivis lingkungan PPU ini, masyarakat yang menanggung semua kerugian akibat rusaknya ekosistem alam seperti keruhnya air dan lahan jadi makin tandus.
“Tidak ada manfaat ekonomi yang diterima masyarakat, kecuali limbah berupa debu, kebisingan dan makin rusak dan sulitnya air di Sepaku,” tambahnya.
Bahkan menurut Kasim juga terdengar desas-desus oknum aparat di Sepaku yang melindungi para penambang liar. Jadi, menurutnya, wajar jika masyarakat resah dan merasa terganggu dengan maraknya penambangan liar.
”Memang pernah ada masyarakat yang meminta agar kepolisian bahkan IKN menindak perusak lingkungan, tapi tetap saja masih berlangsung sampai sekarang,” katanya.
Menurut Kasim hasil inventarisasi lapangan nanti akan berupa data penambangan ilegal, nama perusahaan, lokasi, volume galian hingga jumlah orang yang mengerjakan jarahannya.
”Data ini yang akan kami sampaikan ke Mabes Polri dan Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta. Setelah itu kami akan menggelar jumpa pers di Jakarta,” tandasnya.
Persoalan lemahnya pola pengawasan di IKN juga akan ditampilkan dalam format laporan tersendiri.
“Kami akan menyediakan laporan lingkungan alternatif sebagai masukan ke Kementerian Lingkungan Hidup agar menjadi neraca lingkungan yang jelas,” tandasnya.
Kasim menegaskan harapannya agar IKN benar-benar melakukan pola pemberdayaan masyarakat yang benar-benar berbasis masyarakat.
”Jangan sekadar pelatihan membuat kue. Masyarakat di sini sudah pintar membuat kue-kue jajanan pasar. Itu ‘kan profesi mereka,” katanya.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pemberdayaan masyarakat harusnya, ujar Kasim Assegaf, adalah kegiatan yang didasari riset. “Setidaknya survei pola pemberdayaan masyarakat,” ujar dia seraya menambahkan pola yang diterapkan IKN hanya pelatihan yang tidak bermanfaat panjang. Sekadar pelatihan.
Harusnya IKN menginventarisir potensi masyarakat yang memungkinkan bisa merupakan penghasilan berkelanjutan terutama bagi anak-anak muda Sepaku agar setelah lulus sekolah bersedia pulang membangun kampungnya.
Menurut Kasim selama ini anak-anak Sepaku yang sanggup melanjutkan pendidikan tinggi, jarang yang bersedia pulang ke Sepaku.
”Anak Sepaku dianggap sepele, dinomorduakan kalau ada proses penerimaan karyawan, Pak,” kata Sadiman, salah seorang mahasiswa perguruan tinggi negeri di Samarinda, ketika ditanya mengapa memilih bekerja sebagai ahli listrik di hotel Samarinda.
Sadiman mengaku tidak sendiri bekerja di Samarinda. Menurut dia lebih nyaman kerja di luar Sepaku, karena dianggap setara.
”Ketimbang balik ke Sepaku kalau ngelamar kerja, disebut anak Sepaku. Itu sebabnya angkatan saya saja tidak ada yang balik ke Semoi, Sepaku. Kerja di Kutai Barat,” katanya.
Sadiman mengatakan malu untuk pulang, selain cap sebagai anak Sepaku pemalas yang hanya bisa tanam sawit.
”Malu saya tinggal di IKN yang dibangun di atas kehancuran alam. Harusnya IKN harus jadi simbol Indonesia, simbol pembangunan berkelanjutan,” ujar dia mengakhiri. (*)
Editor : Almasrifah