KALTIMPOST.ID, PENAJAM – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Timur mendapat apresiasi tinggi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia.
Hal itu disampaikan Direktur Pelayanan Klinis Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes, Obrin Paruliang, saat melakukan kunjungan ke SMK 1 Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Rabu (8/10/2025).
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda Rapat Kerja Daerah Kesehatan Daerah (Rakerdakesda) Kalimantan Timur 2025, yang digelar di Hotel Qubika, Ibu Kota Nusantara (IKN).
Obrin menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Kesehatan (Dinkes), serta Pemerintah PPU yang dinilai telah berkoordinasi baik dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan MBG.
“Pertama, apresiasi kepada pemerintah provinsi Kalimantan Timur lewat Dinas Kesehatan, juga pemerintah PPU yang sudah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk pelaksanaan makanan bergizi gratis di Kaltim. Sampai hari ini tidak ada kejadian keracunan. Ini patut kita apresiasi,” ujar Obrin.
Ia menekankan pentingnya menjaga keamanan pangan dalam pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, niat baik pemerintah untuk meningkatkan gizi anak-anak harus diiringi dengan pengawasan ketat terhadap kebersihan dan kelayakan makanan yang disajikan.
“Kemenkes membantu Badan Gizi Nasional dalam konteks keamanan pangan. Kita memastikan seluruh SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, Red) menjalankan prosedur mulai dari persiapan hingga penyajian dengan standar layak konsumsi,” tambahnya.
Obrin juga mengungkapkan bahwa hingga satu bulan pelaksanaan program, Kalimantan Timur mencatat nol kasus gangguan kesehatan akibat konsumsi makanan dari program MBG. Namun demikian, ia meminta agar seluruh pihak tetap berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan.
“Saya tekankan kembali, Kalimantan Timur, nol kasus. Tapi kita harus terus berupaya mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas. Salah satunya dengan memastikan seluruh SPPG memiliki sertifikat izin sanitasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan,” jelasnya.
Ia menambahkan, Kemenkes telah menetapkan kebijakan percepatan penerbitan izin sanitasi maksimal 14 hari sejak pengajuan, asalkan seluruh syarat terpenuhi. Langkah ini diharapkan menjamin seluruh proses penyediaan makanan bergizi gratis berjalan sesuai standar keamanan pangan.
Ia menambahkan, hasil peninjauan lapangan di SMK Negeri 1 Bumi Harapan menunjukkan penyajian makanan sudah memenuhi unsur gizi seimbang. “Dari sisi fisik dan penyajian sudah oke. Menu juga lengkap, ada karbohidrat, protein nabati dan hewani, serta buah. Sudah sesuai standar,” ungkapnya.
Ia berharap program MBG dapat memberikan manfaat nyata bagi peserta didik. “Semoga anak-anak semakin pintar dan semangat belajar,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Balikpapan Regional Kalimantan, Paska Pakpahan, mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi lintas instansi untuk memastikan rantai pasok pangan berjalan lancar.
“Memang di daerah biasanya ada kendala pasokan pangan, tapi kami akan evaluasi dan berkoordinasi dengan dinas ketahanan pangan agar masalah itu bisa diselesaikan. Kita juga ingin mencegah risiko inflasi,” ujarnya.
Menurut Paska, secara keseluruhan pelaksanaan MBG di Kalimantan Timur berjalan baik meski masih ada beberapa dapur penyedia yang dalam tahap penyempurnaan.
“Proporsinya memang belum sempurna, tapi kita terus dorong percepatan. Di setiap kabupaten dan kota sudah ada satgas yang bertugas memastikan kelancaran pelaksanaan MBG,” tuturnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo