KALTIMPOST.ID, PENAJAM – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) bertema “Sinergi dan Kolaborasi dalam Meningkatkan Pelayanan terhadap Masyarakat”, Rabu (12/11/2025).
Kegiatan ini digelar untuk menjaring masukan dari berbagai pihak atau stakeholder yang menjadi mitra kerja Disbudpar PPU dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor kebudayaan dan pariwisata.
Kepala Disbudpar PPU, Andi Israwati Latief, mengatakan bahwa forum ini menjadi wadah bagi pihaknya untuk berdiskusi dan menerima saran dari para pemangku kepentingan.
“Kegiatan kita hari ini tujuannya untuk mencari masukan dari para stakeholder. Karena Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini tidak bisa berdiri sendiri. Kita punya mitra seperti kelompok sadar wisata, pelaku ekonomi kreatif, UMKM, serta dinas terkait seperti PTSP, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan,” jelas Andi, didampingi Kepala Bidang (Kabid) Pariwisata dan Pemasaran, Disbudpar PPU, Zuzlizar Rakhman.
Menurutnya, kerja sama lintas sektor sangat penting karena bidang kebudayaan dan pariwisata memiliki banyak aspek, mulai dari pengelolaan destinasi wisata hingga pelayanan publik.
“Di bidang kebudayaan dan pariwisata, kita punya beberapa destinasi, termasuk Cagar Budaya seperti meriam kuno, sumur tua, dan situs pengibaran bendera pertama di Penajam. Kunjungan wisatawan ke tempat-tempat itu menjadi bagian dari pelayanan publik kita,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, turut dibahas pula mengenai optimalisasi data dan promosi objek cagar budaya melalui platform digital seperti Google Cagar Budaya.
Andi menyebut, sejauh ini sinergi antarinstansi berjalan baik tanpa kendala berarti. Salah satunya dalam aspek perizinan. Sementara itu, Disbudpar PPU juga berjalan beriringan dengan Dinas Kesehatan dalam hal SLSH atau Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), yaitu sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebagai bukti bahwa tempat usaha makanan dan minuman telah memenuhi standar kebersihan dan sanitasi. Hal ini berkaitan dengan keamanan pangan di lokasi wisata.
“Alhamdulillah tidak ada kendala. Kita bersinergi dengan semua stakeholder terkait. Dengan Dinas Kesehatan, misalnya, kita bekerja sama dalam pengawasan sanitasi dan keamanan makanan di tempat wisata,” ujarnya.
Selain forum diskusi, Disbudpar PPU juga telah melaksanakan pelatihan dan sertifikasi bagi masyarakat serta pelaku usaha pariwisata sebagai bagian dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor tersebut.
Melalui FKP ini, Disbudpar PPU berharap dapat memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan demi menghadirkan pelayanan yang lebih baik dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap sektor kebudayaan dan pariwisata PPU.
“Kegiatan pelatihan dan sertifikasi kemarin sudah kita lakukan. Alhamdulillah, beberapa pelaku usaha juga sudah menerima sertifikasinya,” tuturnya. (*)
Editor : Duito Susanto