JAKARTA — Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor terpilih sebagai Ketua Umum Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) periode 2025–2030 dalam Musyawarah Nasional (Munas) II AKPSI, yang berlangsung di Auditorium Kementerian Pertanian RI, Jakarta, Selasa (18/11/2025).
Dalam pemilihan tersebut, Mudyat unggul jauh atas dua kandidat lain, yakni Bupati Luwu dan Bupati Mamuju Tengah. Ia sekaligus ditetapkan sebagai ketua formatur untuk menyusun posisi Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum. Keputusan ini menandai keberlanjutan kepemimpinan AKPSI setelah periode sebelumnya dikomandoi Bupati Seruyan, Yulhaidir.
Usai pengukuhan, Mudyat menegaskan bahwa AKPSI harus menjadi kekuatan kolektif bagi daerah penghasil sawit.
“Kami ingin daerah penghasil sawit benar-benar mendapatkan manfaat maksimal. Masyarakat harus menikmati kesejahteraan dari keberadaan perkebunan sawit di wilayah kami,” ujar Mudyat.
Ia menilai kontribusi perusahaan sawit masih sangat minim.
“Selama ini kontribusi perusahaan sawit masih sangat kecil, bahkan banyak persoalan muncul mulai dari konflik sosial, persoalan pertanahan, kerusakan infrastruktur, hingga retribusi daerah yang belum kami terima satu rupiah pun,” lanjutnya.
Ia bahkan menggambarkan kondisi tersebut sebagai situasi “negara dalam negara” akibat luasnya penguasaan lahan dan lemahnya kendali daerah.
Menurut Mudyat, AKPSI dibentuk untuk memperjuangkan hak daerah penghasil sawit secara bersama, termasuk mendorong lahirnya regulasi yang lebih adil.
“Sawit ini berbeda dengan sektor lain. Lahan sawit bisa mencapai ribuan hingga jutaan hektare, sementara kontribusinya ke daerah masih minim. Karena itu kita harus berjuang bersama melalui AKPSI agar potensi sawit benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Di PPU, lanjutnya, keberadaan perkebunan dan pabrik sawit berdampak terhadap perubahan struktur tanah dan lingkungan sehingga mempengaruhi pengembangan pertanian pangan. Karena itu ia menekankan perlunya advokasi bersama terkait retribusi TBS serta dana yang dikelola BPDPKS agar lebih berpihak kepada daerah.
Mudyat menutup dengan penegasan bahwa kepengurusan AKPSI bukan sekadar urusan memilih ketua.
“Ini bukan sekadar pemilihan ketua. Ini soal bagaimana AKPSI menjadi wadah efektif memperjuangkan hak-hak daerah penghasil sawit, agar sawit benar-benar untuk rakyat,” ujarnya.
Munas II AKPSI turut dirangkai dengan peringatan Hari Sawit Nasional dan dihadiri Staf Ahli Mendagri Bidang Aparatur Pelayanan Publik Anwar Harun Damanik, Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi, Plh Dirjen Perkebunan Abdul Roni Angkat, serta puluhan bupati anggota AKPSI dari seluruh Indonesia.
Editor : Muhammad Ridhuan