KALTIMPOST.ID, PENAJAM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) terus mematangkan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Ketua DPRD PPU Raup Muin mengungkapkan bahwa sejumlah rapat telah digelar untuk menyelaraskan perhitungan anggaran sesuai aturan yang berlaku.
Raup menjelaskan, Banggar DPRD PPU dan TAPD telah menyepakati nilai awal Rancangan APBD 2026 yang berada pada kisaran Rp 1,32 triliun. Angka itu sudah mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), termasuk komponen Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Namun, beberapa pos anggaran belum dimasukkan seluruhnya.
“DAU, DBH sudah masuk. BLUD juga masuk situ. Yang tidak masuk itu earmark dan bankeu. Dana Alokasi Khusus (DAK) kelihatannya tidak ada, tapi kalaupun ada hanya sedikit,” ujarnya ditemui di ruang kerjanya, Jumat (21/11/2025).
Raup menambahkan, earmark yang belum dihitung diperkirakan Rp 160 miliar, sementara beberapa sumber dana lainnya masih menunggu kepastian. Jika seluruh elemen anggaran sudah dimasukkan, total APBD PPU 2026 diperkirakan mendekati Rp 1,5 triliun.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa DPRD tetap mendorong agar porsi anggaran pendidikan tidak ditinggalkan dan tetap memenuhi ketentuan minimal 20 persen.
Namun, ia mengakui kondisi efisiensi dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah berpotensi mempengaruhi rincian final alokasi anggaran.
“Dengan kondisi seperti ini, adanya efisiensi dan lain-lain, bisa saja dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah karena ketidakmampuan anggaran. Termasuk biaya rutin, yang kalau kami lihat cukup besar,” jelasnya.
Pembahasan APBD 2026 dijadwalkan terus berlanjut hingga seluruh komponen anggaran dapat disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah dan kebutuhan prioritas pembangunan PPU. (*)
Editor : Duito Susanto