KALTIMPOST.ID, PENAJAM— Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Andi Iskandar Hamala menyoroti lambatnya penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di PPU.
Berdasarkan informasi yang dia terima, penyaluran program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut, baru menyentuh angka 20 persen dari total pelajar penerima manfaat MBG PPU yang berjumlah sekitar 35 ribu anak.
Hamala menjelaskan, salah satu faktor keterlambatan adalah proses penyiapan kantor operasional MBG yang berada. Menurutnya, pembangunan fasilitas tersebut masih berlangsung dan menjadi salah satu titik penting agar pelayanan bisa berjalan optimal.
“Ini kan sekarang dipersiapkan kantornya MBG. Kalau bangunannya sudah selesai, operasionalnya siap semua. Tapi kalau belum, ya bertahap juga. Mungkin dari pusat juga begitu,” ujarnya, Senin (24/11/2025).
Ia menegaskan bahwa MBG merupakan program penting, terutama bagi peningkatan gizi anak sekolah.
Menurutnya, program ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya mencerdaskan generasi penerus bangsa.
“MBG ini penting bagi masyarakat. Bagaimana meningkatkan gizi anak-anak sekolah supaya pengetahuannya lebih lagi, otaknya juga berjalan. Program makanan bergizi ini memang luar biasa,” tutur Hamala.
Namun ia berharap penyaluran anggaran dari pusat tidak dilakukan setengah-setengah, karena berpotensi menimbulkan kecemburuan antarsekolah penerima.
“Kita harapkan pihak MBG pusat itu transfer dananya betul-betul disalurkan semua, jangan separuh-separuh. Karena ini bisa jadi kecemburuan juga. Yang ada dapat, yang lain tidak. Kasihan anak-anak ini,” tegasnya.
Hamala juga menyinggung bahwa PPU relatif tertinggal dibanding daerah lain yang sudah lebih siap menjalankan MBG. Ia mencontohkan daerah-daerah di Pulau Jawa yang menurutnya sudah berjalan optimal.
“Yang lain-lain sudah terlaksana semua. Nah, kita harapkan program ini bisa berjalan sesuai harapan Pak Prabowo,” katanya.
Lebih jauh, ia menilai MBG seharusnya dapat menggerakkan ekonomi lokal dengan memprioritaskan bahan baku dari daerah sendiri. Berbagai komoditas seperti sayuran, telur, hingga bahan pangan lain sebenarnya banyak tersedia di PPU, khususnya dari para pelaku usaha kecil di wilayah-wilayah seperti Kecamatan Babulu.
“Ini kan program yang diharapkan bahannya ada dalam daerah sendiri. Berputar di sini. Seperti di tempat saya, ada peternak ayam, ayam petelur. Itu bisa mengakomodasi MBG,” ujarnya.
Hamala juga menceritakan kunjungan kerja Komisi II DPRD PPU saat ke Bogor, yang menurutnya bisa menjadi contoh ideal pengembangan pangan terintegrasi untuk mendukung MBG.
“Itu sudah lengkap di situ. Tanamannya ada, sayur-sayurannya ada, ayam petelurnya ada, pedagingnya ada. Semua produknya ada dan tidak ke mana-mana. Dia juga masuk dalam pengurus MBG di Bogor. Mudah-mudahan kita bisa meniru ke sana,” terangnya.
Ia berharap program MBG di PPU tidak mengalami hambatan dan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh anak sekolah.
“Mudah-mudahan ini berjalan lancar. Jangan sampai tersendat-sendat,” pungkasnya. (*)
Editor : Ismet Rifani