PENAJAM — Kelompok Masyarakat Giripurwa Peduli, melayangkan tujuh tuntutan kepada Kepala Desa Giripurwa, Hasbi Rudianto, terkait dugaan penyalahgunaan anggaran dan ketidaktransparanan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
Hal ini disampaikan Penanggungjawab kelompok, Bodrolukito, saat aksi damai warga Giripurwa di depan Kantor Pemerintahan Desa Giripurwa, Kamis (11/12/2025). Menurutnya, tujuh tuntutan itu mencakup penggunaan ADD untuk kegiatan studi banding ke Bali, penyewaan mobil dinas Avanza, pembangunan kolam ikan di atas tanah pribadi, ketidakdisiplinan perangkat desa, pelayanan kantor yang tidak optimal, penyalahgunaan aset desa, serta absennya transparansi anggaran selama dua tahun terakhir.
Bodrolukito menyebut kegiatan ke Bali menjadi sorotan utama karena diikuti 48 orang dari unsur warga, PKK, BPD, dan RT, dengan biaya yang menurut informasinya mencapai Rp500 juta. Keberangkatan rombongan itu juga membuat kantor desa kosong selama dua hari.
Selain itu, mobil dinas Avanza diduga disewakan tanpa sepengetahuan warga, sementara kolam ikan yang dibangun menggunakan dana desa justru berada di lahan milik warga dan tanpa kejelasan status.
Baca Juga: Hadiri Peringatan Hari HAM Sedunia ke-77: Bupati PPU Sampaikan Pesan Keadilan
Ia juga menyoroti ketidakhadiran perangkat desa di kantor serta ketidakpatuhan dalam penggunaan seragam dinas. Atas temuan tersebut, kelompok ini akan melaporkan dugaan pelanggaran itu ke Inspektorat.
“Jika terbukti, kepala desa harus dicopot dan mengembalikan kerugian negara,” tegas Bodrolukito. Ia memastikan gerakan ini bukan dendam politik. “Saya justru dulu tim inti beliau saat pencalonan. Ini murni untuk kebaikan desa,” katanya.
Kepala Desa Giripurwa, Hasbi Rudianto, memberikan klarifikasi lengkap terkait sejumlah isu yang belakangan berkembang di masyarakat. Didampingi Sekretaris Desa (Sekdes) Giripurwa, Sri Handayani, Hadi menjelaskan alur penggunaan anggaran, penyelenggaraan studi tiru ke Bali, pengelolaan aset desa, hingga kritik layanan publik di kantor desa.
Hasbi membenarkan bahwa kegiatan studi tiru ke Bali diikuti 48 peserta dengan total biaya Rp515 juta. Anggaran tersebut bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang menjadi Silpa, tahun sebelumnya.
“Sudah diplot dari awal tahun dan perencanaannya bahkan sudah enam bulan lebih. Sempat tertunda dari tahun lalu karena ada Silpa, lalu tahun ini direncanakan lagi,” jelasnya. Kegiatan berlangsung selama empat hari pada 23–26 Oktober 2025.
Menurut Hasbi, peserta yang ikut adalah pihak-pihak yang sejak lama telah tercatat ingin mengikuti program tersebut. Ia juga menegaskan bahwa studi tiru terkait program kebersihan desa sekaligus persiapan lomba desa tingkat provinsi.
Baca Juga: Pembayaran Baru Capai 73 Persen: PPU Terkendala Dana Transfer Pusat Rp 208 Miliar
“Kita ajak lembaga desa, karawitan, PKK, para pelaku usaha. Prinsipnya, desa harus bersih dulu. Kalau bersih, rezeki datang," ucapnya. Hasbi juga menjawab pertanyaan tentang penyewaan mobil desa yang sebelumnya sempat dipersoalkan Badan Pengawas Desa (BPD) karena dianggap tidak pernah diinformasikan.
Menurutnya, mobil tersebut awalnya dalam kondisi rusak dan menganggur, sehingga ia mencari cara agar aset bisa tetap menghasilkan pendapatan bagi desa. “Daripada mangkrak, akhirnya saya suruh warga desa setor Rp1 juta per bulan. Yang penting desa dapat pendapatan. Kita enggak sempurna, tapi ini upaya agar PAD desa bertambah,” kata Hasbi.
Ia mengakui bahwa koordinasi dengan BPD belum berjalan ideal. “BPD memang enggak tahu. Ini jadi pembelajaran. Desa ini bukan perusahaan, bukan PT. Ke depan harus lebih terbuka,” imbuhnya.
BUMDes, kata Hasbi, mulai kembali aktif dan tahun lalu bisa menyetor sekitar Rp49 juta ke desa setelah dua tahun sebelumnya nihil pendapatan. Terkait pembangunan kolam ikan yang menggunakan lahan warga, Hasbi menjelaskan bahwa keputusan itu diambil karena lokasi lahan desa sebelumnya tidak sesuai dan sulit diawasi.
“Pernah ditaruh di tanah desa tapi baunya mengganggu warga. Ada yang pernah usaha ayam, tapi habis tanpa bekas. Jadi dipindah ke lahan yang pengawasannya lebih baik,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa kerja sama dengan pemilik lahan menggunakan sistem bagi hasil. Kolam tersebut saat ini masih dalam tahap pembangunan. “Ada perjanjian bagi hasil. Kalau suatu saat bermasalah, bisa dikembalikan ke desa. Semua terbuka dan boleh dilihat,” tegasnya.
Hasbi juga membantah isu bahwa pelayanan di kantor desa sering libur, terutama pada hari Senin dan Kamis. “Tidak pernah libur. Pelayanan tetap berjalan. Bahkan malam pun saya datang kalau diperlukan,” ujarnya.
Baca Juga: Audiensi dengan KPK, Bupati PPU Soroti Aset Bermasalah dan Rendahnya Nilai Pelayanan Publik
Namun, ia mengakui bahwa saat rombongan desa berangkat studi tiru ke Bali, sebagian pegawai memang tidak berada di kantor. Meski begitu, pelayanan tetap dibuka oleh petugas yang ditunjuk. "Waktu kami ke Bali, ada staf yang tetap masuk. Jadi kantor tidak kosong,” kata Hasbi.
Menurutnya, isu pelayanan libur lebih banyak muncul karena ketidaksukaan sebagian pihak terhadap dirinya. “Namanya orang kalau tidak suka, serba salah rasanya,” tambahnya. Dalam kesempatan tersebut, Hasbi menegaskan bahwa semua proses yang dilakukan pemerintah desa masih dalam tahap pembelajaran dan akan terus dibenahi. “Saya akui tidak sempurna. Banyak yang harus diperbaiki. Tapi niatnya bagaimana desa dapat pendapatan dan pelayanan tetap jalan. Kritik ini jadi koreksi bagi saya,” imbuhnya. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki