PENAJAM – Wacana revitalisasi Pelabuhan Penyeberangan Penajam menuai beragam tanggapan dari masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, menilai respons tersebut sebagai hal yang wajar sekaligus positif dalam proses pembangunan daerah.
“Saya mendengar ada beragam tanggapan warga soal wacana pemerintah daerah dalam membangun perwajahan PPU masa depan. Saya kira itu normal saja,” ujar Abdul Waris Muin, Selasa (13/1/2026).
Waris Muin menjelaskan, wacana revitalisasi pelabuhan tersebut sejatinya bukan hal baru. Rencana itu telah muncul sejak masa kepemimpinan Bupati PPU terdahulu, Yusran Aspar, dan kini kembali mencuat seiring dengan kebutuhan penataan wajah daerah yang kini dikenal sebagai Gerbang Nusantara.
Baca Juga: Kebutuhan Tenaga Honorer PPU Masih Tinggi
Namun demikian, wacana tersebut juga memiliki dampak terhadap pemukiman yang menghuni kawasan tersebut dan rencananya akan ada tahap relokasi pemukiman, demi mendukung pengembangan kawasan Pelabuhan penyeberangan yang lebih representatif.
Menurutnya, semangat pembangunan PPU harus terus dirawat dan direalisasikan secara bertahap. Terlebih, Kabupaten PPU telah memasuki usia lebih dari dua dekade sebagai daerah otonom, namun dinilai masih membutuhkan pembenahan di berbagai sektor strategis.
“Ini bukan soal penting atau tidak penting, tetapi masih ada banyak rencana pembangunan lain yang juga mendesak. PPU sudah 23 tahun mandiri, menuju 25 tahun, tapi perwajahannya masih belum terlihat maksimal,” katanya.
Ia menambahkan, revitalisasi kawasan pelabuhan direncanakan sebagai bagian dari penataan wajah PPU. Pemerintah daerah, kata dia, telah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah provinsi dan pemangku kepentingan di sekitar kawasan pelabuhan.
“Kawasan di sekitar pelabuhan itu ingin kita jadikan perwajahan PPU. Selama ini kita tahu kondisinya seperti apa, dan justru sering menjadi sorotan,” jelasnya.
Waris Muin menegaskan, rencana tersebut tidak dimaksudkan untuk merugikan masyarakat. Pemerintah daerah akan mengedepankan dialog, khususnya dengan warga yang memiliki hak dan terdampak langsung oleh kebijakan tersebut.
“Kita harus berdialog. Tujuan kita bukan merugikan masyarakat, tapi memperbaiki. Banyak kawasan yang selama ini terlihat kumuh, dan kita ingin melihatnya menjadi lebih baik,” pungkasnya. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki