KALTIMPOST.ID, PENAJAM— Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) berencana mengisi kekosongan empat jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Proses pengisian jabatan tersebut ditargetkan dapat dilaksanakan dalam bulan Ramadan ini, menunggu persetujuan dan jadwal Bupati PPU Mudyat Noor.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Penajam Paser Utara Nurwati mengatakan, saat ini tahapan masih berproses dan nama-nama calon pejabat sudah diserahkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mendapatkan pertimbangan teknis.
“Insyaallah dalam bulan puasa ini. Cuma bergantung Pak Bupati, waktunya kapan. Tapi kita sudah dalam proses. Nama-namanya saat ini masih di BKN,” ujarnya, Senin (2/3/2026).
Nurwati menjelaskan, rekomendasi dari BKN menjadi dasar sebelum pelantikan dapat dilaksanakan. Setelah pertimbangan teknis keluar, pemerintah daerah baru bisa melakukan penetapan dan pengambilan sumpah jabatan.
“Kita serahkan ke BKN, nanti dari sana rekomendasinya keluar baru kita bisa lakukan. Setelah itu keluar, langsung kita action. Insyaallah Pak Bupati maunya di bulan puasa ini. Cuma tanggalnya belum bisa ditentukan karena berkenaan dengan banyak pihak, termasuk kesiapan pengambilan sumpah,” jelasnya.
Empat jabatan yang saat ini kosong yakni kepala BKPSDM, kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta kepala Dinas Sosial. Namun demikian, Nurwati menegaskan bahwa posisi jabatan yang kosong saat ini belum tentu tetap pada dinas yang sama setelah rotasi dilakukan.
“Posisi yang kosong tetap empat. Tapi dinasnya belum tentu itu-itu saja. Karena bisa saja setelah rotasi, yang tadinya kosong terisi, lalu ada dinas lain yang ditinggalkan dan itu yang dilelang,” katanya.
Ia mencontohkan, apabila kepala BKPSDM diisi oleh pejabat dari perangkat daerah lain, maka jabatan yang ditinggalkan pejabat tersebut yang akan masuk dalam seleksi terbuka atau lelang jabatan.
Menurutnya, setelah pelantikan dan rotasi pejabat eselon II selesai dilakukan, barulah pemerintah daerah dapat membuka seleksi terbuka untuk jabatan yang masih kosong.
Proses lelang jabatan kemungkinan baru dilaksanakan setelah Idulfitri, mengingat persiapannya melibatkan panitia seleksi dari unsur eksternal, seperti kalangan akademisi dan pihak independen lainnya.
“Harus menunggu pelantikan eselon II dulu. Setelah itu baru bisa lelang. Mungkin habis Lebaran, karena persiapannya melibatkan orang luar seperti tim pansel,” pungkasnya. (*)
Editor : Duito Susanto