PENAJAM - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelontorkan anggaran sekitar Rp 20 miliar pada tahun 2026 untuk mendukung program pemipaan dan sambungan air bersih bagi masyarakat. Anggaran tersebut berasal dari kombinasi dana APBD kabupaten dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi.
Direktur Perumda Air Minum Danum Taka (AMDT), Abdul Rasyid, menjelaskan bahwa dari total anggaran tersebut, sekitar Rp 2 miliar dialokasikan langsung oleh pemerintah daerah untuk program pemasangan sambungan rumah (SR) gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Pemda tahun ini mengalokasikan dana Rp 2 miliar untuk memberikan pemasangan SR gratis untuk dua kelurahan di dua kecamatan,” ujarnya baru-baru ini.
Ia merinci, program tersebut menyasar wilayah Kecamatan Babulu dan Kecamatan Penajam dengan total 800 sambungan rumah. “Di Babulu Laut 400 sambungan, dan di Penajam juga 400 sambungan,” katanya.
Khusus di Kecamatan Penajam, pemasangan difokuskan pada kawasan pesisir seperti Sololoang, Tanjung, Tanjung Tengah, dan Corong. Program ini diprioritaskan bagi masyarakat MBR sesuai arahan kepala daerah.
“Pak Bupati sudah mengarahkan khusus untuk kawasan pesisir di Penajam, seperti Sololoang, Tanjung, Tanjung Tengah, dan Corong. Itu untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” jelasnya.
Pelaksanaan proyek tersebut saat ini sudah berjalan dan dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) berdasarkan data calon pelanggan yang disiapkan oleh Perumda AMDT. “Data dari kami diserahkan ke PU, nanti mereka yang memasang,” tambahnya.
Selain itu, terdapat pula tambahan anggaran yang jauh lebih besar dari bantuan keuangan provinsi, yakni sekitar Rp 17 miliar. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan jaringan perpipaan di sejumlah wilayah, seperti Babulu, Petung, serta kawasan yang menghubungkan Penajam dengan Sotek atau Maridan.
“Pak Bupati juga mendapatkan bantuan keuangan provinsi sekitar Rp 17 miliar untuk proyek perpipaan di beberapa titik,” ungkapnya.
Ia berharap dukungan anggaran mampu memperluas akses air bersih, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah pesisir dan daerah yang masih terbatas layanan air minumnya.
Dengan adanya dua sumber pendanaan tersebut, total anggaran untuk program air bersih di PPU tahun 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp 20 miliar. Seluruh kegiatan, termasuk proses lelang, ditangani melalui Dinas PU.
“Jadi total kita tahun ini mungkin sekitar Rp 20 miliar untuk kegiatan yang berhubungan dengan perpipaan dan sambungan rumah tangga,” pungkasnya. (*)
Editor : Sukri Sikki