KALTIMPOST.ID-Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor meluruskan isu miring di media sosial terkait kondisi keuangan daerah di PPU.
Ia menegaskan pemerintah daerah tidak sedang terlilit utang, melainkan akibat tantangan dalam struktur APBD PPU yang saat ini masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat.
“Perlu kami tegaskan, bukan berarti pemerintah daerah berutang. Kondisi ini terjadi karena adanya efisiensi anggaran dan keterlambatan penyaluran DBH (dana bagi hasil) dari pusat. Ada hak daerah yang memang belum dibayarkan,” tegas Mudyat.
Ia menambahkan, bahwa belanja pegawai yang tinggi masih menjadi beban utama anggaran. Meski begitu, Mudyat memastikan alokasi dana desa di PPU tetap terjaga.
Bahkan nilainya diklaim mencapai dua kali lipat lebih besar dibandingkan rata-rata nasional. Ia mendorong agar pemerintah desa untuk lebih kreatif dan produktif dalam mengelola dana desa.
Mudyat berharap potensi lokal seperti sektor pertanian dan perkebunan bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan pendapatan warga secara langsung.
“Kalau ekonomi masyarakat kuat, pembangunan infrastruktur akan mengikuti secara alami. Karena itu, fokus utama kita saat ini adalah mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui sektor-sektor unggulan,” ujarnya.
Sementara itu, di hadapan Mudyat Noor, Kepala Desa Api-Api Sarinah juga ikut menyampaikan aspirasi warganya yang mayoritas bergantung pada sektor perkebunan kelapa sawit.
“Warga kami kesulitan mengeluarkan hasil panen karena terkendala jalan perkebunan yang rusak. Kami sangat memohon perhatian dari Pak Bupati agar hasil keringat petani tidak terbuang sia-sia karena masalah akses,” ungkap Sarinah.
Menanggapi itu, Mudyat bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) yang hadir berkomitmen menyerap aspirasi tersebut sebagai bahan evaluasi prioritas pembangunan ke depan.
Mudyat memastikan agenda itu akan terus digulirkan setiap pekan ke berbagai wilayah di PPU sebagai sarana “jemput bola” aspirasi masyarakat. (ami/rd)
Editor : Romdani.