KALTIMPOST.ID, PENAJAM–Pemerintah terus berupaya mempercepat rencana pembangunan Jembatan Sungai Riko, Penajam Paser Utara (PPU), sebagai langkah strategis memeratakan pembangunan dan membuka akses wilayah.
Saat ini, proyek tersebut tengah memasuki tahapan lelang untuk proses review desain yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim).
Baca Juga: Warga Balikpapan Siap-siap! Urus Layanan di Kelurahan dan Kecamatan Wajib Punya IKD, Ini Aturannya!
Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor mengungkapkan, keterbatasan anggaran daerah menjadi alasan utama pihaknya meminta bantuan kepada Pemprov Kaltim.
"Karena kita tidak memiliki dana yang besar, akhirnya kita minta tolong kepada Pemprov Kaltim untuk melaksanakan review jembatan Riko. Nah, itu prosesnya sudah lelang," ujarnya, Kamis (30/4).
Pemerintah menargetkan pengerjaan review desain tersebut dapat rampung sebelum tutup tahun 2026. Mengingat biaya pembangunan fisik jembatan diperkirakan mencapai angka yang cukup fantastis, yakni sekitar Rp 1 triliun.
Lantaran besarnya kebutuhan anggaran, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU berencana mengajukan pendanaan fisik kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera setelah hasil review desain selesai.
"Setelah dilaksanakan review, baru kami serahkan kepada Kementerian PUPR. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Kami berharap tahun depan, asal sebelum akhir tahun ini review sudah selesai," ujarnya.
Menurutnya, sinyal positif telah diberikan pemerintah pusat. Dia mengklaim pihaknya telah mendapatkan "lampu hijau" dari kementerian terkait untuk keberlanjutan proyek ini. Hadirnya Jembatan Sungai Riko dinilai bukan sekadar infrastruktur penghubung biasa, melainkan menjadi urat nadi bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.
Baca Juga: Mahasiswa Magister Ilmu Perikanan Raih Hibah Nasional, Bukti Konsistensi Prestasi Akademik
Selain Jembatan Riko, sejumlah proyek strategis lainnya juga terus dipacu, mulai dari pembangunan sekolah terintegrasi, sekolah rakyat, Koperasi Merah Putih, hingga infrastruktur sanitasi dan air bersih.
"Jembatan ini menjadi urat nadi dalam rangka membuka akses dan menjaga agar pembangunan itu merata. Kami dorong itu agar bisa segera dibangunkan oleh pusat," pungkasnya. (*)
Editor : Dwi Restu A