Mereka pembagian 100 paket Makanan Bergizi Gratis (MBG) kepada kelompok rentan atau kelompok 3B, yang meliputi Balita, Ibu Hamil (Bumil) dan Ibu Menyusui (Busui). Menurutnya, penyaluran ini jauh lebih efektif dan tepat sasaran, sebab masih berkaitan dengan penanganan tengkes atau stunting.
"Mereka kita anggap sebagai kelompok yang bersiko ya. Seperti balita, masa pertumbuhannya harus dikawal ketat sejak dini, agar tidak jatuh pada kondisi stunting," ujar dr Grace, sapaan akrab dr Jansje Grace Makisurat di sela - sela penyaluran 100 paket MBG di Kelurahan Nipah-Nipah, Selasa (19/5/2026).
Baca Juga: Saksi Korban Dihadirkan, Terdakwa Kasus Asusila Sempat Membantah
Begitu juga dengan ibu hamil, intervensi gizi harus dilakukan agar kelak melahirkan anak yang sehat. Sementara bagi ibu menyusui, pemenuhan gizi juga harus dipastikan hingga masa proses menyusui 40 hari.
Menurutnya, hal ini dirasa lebih tepat sasaran. Disinggung terkait kualitas dan menu makanan yang diberikan, Grace menilai pasokan makanan dari SPPG yang di salurkan dua SPPG tersebut sudah sangat baik dan memenuhi standar gizi yang ditetapkan.
Ia juga menyebutkan, hal serupa dapat disasar tergantung keberadaan masing – masing wilayah SPPG tersebut. Termasuk kawasan pesisir, yang disesuaikan dengan kapasitas dan sebaran SPPG terdekat. “Serta tergantung kemampuan SPPG itu sendiri. Berapa yang dapat diberikan di luar kelompok sasaran sekolah,” jelasnya.
Baca Juga: Tak Ada Ampun untuk Kasus Narkoba, AKP Deky Akhirnya Dipecat Tidak Hormat
Menurutnya beberapa daerah juga telah melakukan hal serupa. Seperti di Kawasan Gunung Seteleng, Nenang, hingga Lawe-lawe dan satu titik di Kecamatan Sepaku. Namun, ia juga tidak menampik adanya beberapa daerah yang belum melakukan hal itu, seperti di Kawasan Kecamatan Waru dan Babulu.
Ia berharap kualitas makanan yang disajikan masing – masing SPPG harus sesuai. Sebab, anggaran dari pemerintah pusat kepada SPPG-SPPG saat ini dinilai lebih representatif untuk menunjang kualitas makanan.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh pengelolaan gizi di SPPG tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan berada di bawah pengawasan dan evaluasi ketat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Kecukupan gizinya dipantau langsung. Berdasarkan pengalaman kami mendampingi BPKP, mereka akan menilai secara detail. Jika protein, karbohidrat, atau seratnya dinilai kurang, SPPG wajib melakukan penyesuaian menu. Jadi semua evaluasi terukur," tegasnya Grace, yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan PPU. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo