KALTIMPOST.ID, PENAJAM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai menyiapkan fondasi hilirisasi industri berbasis komoditas lokal melalui program penanaman kelapa genjah. Program tersebut digerakkan dengan melibatkan perusahaan melalui skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menegaskan, gerakan penanaman kelapa genjah tidak hanya dilaksanakan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), tetapi akan diperluas ke seluruh kabupaten dan kota di Kaltim.
“Kita mewajibkan perusahaan-perusahaan untuk membantu penanaman kelapa genjah sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Tidak hanya di PPU, kami telah berdiskusi dengan Bupati PPU, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, hingga pihak swasta agar gerakan ini dilakukan secara masif,” ujar Rudy Mas’ud saat ditemui di Kantor Bupati PPU, Rabu (24/6/2026).
Baca Juga: HUT ke-62 Linggang Purwodadi Meriah, Wabup Kubar Dorong Agrowisata dan Kerukunan Warga
Menurutnya, kelapa genjah dipilih karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan masa produktif yang relatif cepat. Tanaman tersebut dapat mulai berbuah dalam waktu sekitar tiga tahun sehingga dinilai mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, terutama di wilayah pesisir.
Rudy menjelaskan, program tersebut juga menjadi langkah awal untuk membangun industri hilir berbasis kelapa di Kalimantan Timur. Namun, sebelum industri berkembang, ketersediaan bahan baku harus dipastikan terlebih dahulu.
“Industri bisa terbentuk jika bahan bakunya siap. Saat ini kita mulai menanam karena jumlahnya belum ekonomis untuk hilirisasi. Setelah bahan baku tersedia dalam jumlah cukup, barulah industri turunannya bisa kita wujudkan,” katanya.
Selain mendukung ekonomi masyarakat, penanaman kelapa genjah juga diarahkan sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana. Pemprov Kaltim berencana menanam kelapa di sepanjang jalan provinsi, terutama kawasan pesisir yang rentan abrasi.
“Selain untuk ekonomi, kelapa sangat baik untuk menahan abrasi dan mencegah longsor karena kekuatan akar serta serabutnya. Kita akan menanamnya di sepanjang jalan provinsi di seluruh Kaltim,” tegasnya.
Baca Juga: Tangis Haru Ys Pecah, PN Kutai Barat Gugurkan Status Tersangka
Rudy menambahkan, keterlibatan sektor swasta dalam program tersebut merupakan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, perusahaan di sektor perkebunan, pertambangan, maupun minyak dan gas didorong berkontribusi melalui program CSR, TJSL, maupun Pemberdayaan Masyarakat (PPM).
“Peran swasta melalui CSR, TJSL, maupun PPM adalah kewajiban bagi seluruh perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Timur. Kami akan terus mendorong agar kontribusi ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya. (*)
Editor : Ery Supriyadi