KALTIMPOST.ID, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Bupati PPU, diikuti oleh 39 perusahaan yang beroperasi di wilayah Benuo Taka, sebutan PPU.
Baca Juga: Belanja Warga Kaltim Makin Kencang, Konsumsi Rumah Tangga Tumbuh 5,96 Persen
Dalam sambutannya, Plt Ketua TJSL PPU, Abdul Rasyid menegaskan bahwa Forum TJSL berkomitmen penuh untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawal pembangunan.
“Kontribusi dunia usaha, baik dari sisi milik negara, swasta dan perbankan dinilai sangat membantu, terlebih saat ini kondisi keuangan daerah sedang menghadapi tantangan yang cukup berat,” kata Rasyid, membuka sambutan di hadapan Bupati PPU, Mudyat Noor, Wakil Bupati PPU, Waris Muin, serta Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU, Tohar, serta puluhan perwakilan manajemen perusahaan, Selasa (14/7/2026).
Baca Juga: Rekonstruksi Jalan Nasional di Kutai Barat Gunakan Skema Multiyears, Anggaran Capai Rp 165 Miliar
Oleh karena itu, lanjut Rasyid, urung rembuk untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah harus dilaksanakan secara transparan, terbuka, dan akuntabel. Ia meyakini, melalui wadah Forum TJSL ini, pihak swasta dapat memberikan kontribusi yang lebih nyata dalam pembangunan daerah.
“Selain itu, kontribusi tersebut juga berdampak langsung untuk memenuhi berbagai kebutuhan mendasar masyarakat di tengah keterbatasan yang ada,” ujarnya.
Baca Juga: Seragam Gratis Belum Bisa Dibagikan, Siswa Baru di Kutim Diminta Bersabar
Menindaklanjuti pelaksanaan rakor tersebut, Abdul Rasyid melaporkan sejumlah rencana strategis yang akan digeber di sisa semester tahun 2026. Di antaranya, penyusunan program semester kedua 2026, yakni melaksanakan rapat kerja dalam waktu dekat.
Tujuannya untuk merumuskan program jangka pendek yang akan direalisasikan pada akhir semester kedua tahun ini. “Kemudian, rencana kerja tahun 2027 dalam mempersiapkan landasan program kerja kolaboratif untuk tahun anggaran 2027 mendatang, agar sinergi dengan pemerintah daerah berjalan lebih matang,” jelasnya. (*)
Editor : Sukri Sikki