KALTIMPOST.ID-Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) mendorong percepatan pemerataan akses telekomunikasi di tengah kebutuhan konektivitas digital yang semakin besar.
Sedikitnya enam titik yang berada dalam kewenangan Pemkab PPU masih teridentifikasi mengalami blank spot.
Persoalan tersebut disampaikan dalam audiensi Pemkab PPU dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jumat (14/8).
Pertemuan dipimpin Bupati PPU Mudyat Noor didampingi Wakil Bupati Abdul Waris Muin dan sejumlah perangkat daerah.
Baca Juga: Kubar Matangkan Persiapan Upacara HUT Ke-81 RI, Gladi Digelar di Alun-Alun ITHO
Rombongan diterima Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria bersama Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Wayan Toni Supriyanto.
Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian Diskominfo PPU Fitriani mengatakan, pemerintah daerah menyampaikan kebutuhan penguatan infrastruktur digital, terutama untuk wilayah yang belum mendapatkan jaringan telekomunikasi secara optimal.
“Dalam pertemuan tersebut, Pemkab PPU menyampaikan kondisi jaringan telekomunikasi di sejumlah wilayah yang masih membutuhkan penguatan,” ujarnya.
Berdasarkan identifikasi awal, terdapat sembilan titik blank spot. Namun, setelah penyesuaian batas wilayah dan sebagian kawasan masuk kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), kini enam titik masih menjadi perhatian Pemkab PPU.
Meski demikian, sembilan lokasi hasil identifikasi awal tetap disampaikan kepada Komdigi sebagai bahan pertimbangan.
Lokasi tersebut tersebar di Kecamatan Babulu, Penajam, dan Sepaku, meliputi Rintik, Labangka Barat, Sumber Sari, Sidorejo, Giripurwa, Bukit Subur, Mentawir, Karang Jinawi, dan Telemow.
Fitriani mengatakan pemerataan jaringan menjadi kebutuhan strategis karena konektivitas tidak hanya digunakan untuk komunikasi.
Baca Juga: Peringati HUT RI, LPM Gunung Bahagia Balikpapan Gelar Sepak Bola U-45 dan Remaja
Infrastruktur tersebut juga menopang pelayanan pemerintahan, pendidikan, kegiatan ekonomi, dan aktivitas masyarakat.
Pemkab PPU turut meminta dukungan tenaga ahli atau konsultan teknologi informasi. Tenaga tersebut diperlukan untuk membantu perancangan arsitektur jaringan, pengelolaan data center, hingga tata kelola proyek digitalisasi.
Pendampingan teknis dinilai penting agar pembangunan infrastruktur digital berjalan tepat sasaran sekaligus efisien dalam penggunaan anggaran daerah.
Nezar Patria mengatakan penanganan setiap lokasi akan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan teknis di lapangan.
“Lokasi-lokasi yang disampaikan pemerintah daerah akan kita lihat secara teknis. Nanti kita koordinasikan dengan operator untuk mengetahui apakah dapat dilakukan optimalisasi BTS, perubahan arah antena, penguatan perangkat, penambahan BTS, atau solusi lainnya,” jelas Nezar.
Komdigi selanjutnya akan melakukan verifikasi dan survei bersama operator telekomunikasi untuk menentukan kebutuhan setiap wilayah.
Diskominfo PPU akan menyiapkan data pendukung sekaligus mengawal proses tersebut. Pemerataan konektivitas diharapkan dapat mempersempit kesenjangan akses digital, terutama bagi masyarakat di wilayah yang selama ini belum menikmati layanan telekomunikasi secara memadai. (rd)
Editor : Romdani.