KALTIMPOST.ID. PENAJAM – Keterbatasan anggaran operasional membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Penajam Paser Utara (PPU) mendapat suntikan dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Pemerintah Kabupaten PPU mencairkan sekitar Rp107 juta pada Agustus untuk mendukung penanganan dampak El Nino di wilayah tersebut.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU Muhajir mengatakan, pencairan BTT dilakukan karena anggaran operasional reguler BPBD PPU sudah tidak memadai untuk mendukung penanganan bencana di lapangan.
“Sifatnya darurat, maka sudah ada penetapan Surat Keputusan (SK) oleh bupati kemarin. Karena itu, kita proses menggunakan dana BTT,” ujar Muhajir, Jumat (28/8/2026).
Baca Juga: LAPSUS: Karhutla Kaltim Capai 388,8 Hektare, Kodam VI/Mulawarman Kerahkan 5.334 Personel
Menurut dia, alokasi BTT difokuskan untuk memenuhi kebutuhan mendasar dalam penanganan bencana yang melibatkan sejumlah instansi. Dana tersebut digunakan antara lain untuk penyediaan makan dan minum personel serta bahan bakar minyak (BBM) kendaraan operasional.
“Nilainya sekitar Rp107 jutaan yang kita proses kemarin. Memang tidak terlalu besar karena yang disupport utama itu makan dan minum tim lintas sektoral serta BBM untuk memfungsikan kendaraan operasional dari BPBD, Dinas Perkimtan, Polres, hingga Kodim,” jelasnya.
Muhajir menegaskan, penetapan besaran anggaran tersebut dilakukan melalui proses verifikasi. BKAD PPU terlebih dahulu memanggil Kepala BPBD beserta tim untuk menghitung kebutuhan riil di lapangan.
“Kita panggil dan verifikasi bersama. Berapa jumlah personel yang turun, jumlah konsumsinya, berapa unit kendaraan, hingga kebutuhan BBM per hari. Ketemulah angka segitu. Jadi pemerintah daerah membantu, tetapi tetap melihat urgensi dan kebutuhan anggarannya,” tambah Muhajir.
Seluruh alokasi BTT untuk penanganan bencana hidrometeorologi tersebut dipusatkan di BPBD PPU sebagai koordinator utama. Dinas atau instansi lain yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) akan berkoordinasi dan mendapat dukungan melalui BPBD.
“Semua terhimpun di BPBD agar tidak terpecah-pecah di dinas lain. Dinas teknis tinggal bergabung di bawah koordinasi BPBD, dan kebutuhan mereka seperti makan, minum, BBM, hingga perbaikan ringan alat-alat di lapangan disupport dari sana,” paparnya.
Baca Juga: El Nino Bayangi Musim Tanam 2026/2027, Distan PPU Ungkap 19 Hektare Lahan Mulai Terdampak
Pencairan BTT tersebut dilakukan secara bertahap dengan durasi menyesuaikan ketentuan penetapan status tanggap darurat. Apabila dalam masa evaluasi terdapat anggaran yang tidak terpakai, sisa dana wajib dikembalikan ke kas daerah.
Sebaliknya, jika ancaman El Nino masih berlanjut sementara anggaran telah habis, BPBD dapat mengajukan tambahan melalui mekanisme verifikasi ulang.
Sebelumnya, BPBD PPU mengakui keterbatasan anggaran operasional untuk penanganan bencana. Kondisi tersebut membuat BPBD mengajukan permohonan pencairan BTT kepada pemerintah daerah.
Kepala BPBD PPU Nurlaila mengatakan, ketersediaan anggaran di instansinya sejak awal memang sangat terbatas sehingga belum mampu menopang seluruh kebutuhan penanganan bencana di lapangan.
“Penguatan anggaran kebencanaan di BPBD itu sangat minim, sejak awal memang sudah tidak cukup tersedia. Karena itu, kami mengusulkan pencairan dana BTT kepada Sekretaris Daerah dan Kepala BKAD,” ujar Nurlaila, belum lama ini.
Pengajuan dana tersebut dilakukan setelah ditetapkannya SK Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi PPU. Menurut Nurlaila, dana BTT yang diajukan tidak besar karena difokuskan pada kebutuhan operasional mendasar untuk menunjang pergerakan personel di lapangan.
“Nilainya yang pasti tidak banyak. Anggaran itu diprioritaskan untuk belanja bahan bakar minyak (BBM), makan dan minum personel, serta sedikit alokasi untuk perbaikan peralatan,” pungkasnya. (*)
Editor : Ery Supriyadi