PENAJAM – Keterbatasan anggaran membuat Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terancam tidak dapat berpartisipasi dalam ajang Pemilihan Duta Wisata Tingkat Kaltim 2026. Kondisi tersebut diperparah perubahan kebijakan di tingkat provinsi yang membuat ajang tersebut kembali digelar tahun ini.
Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) PPU Y Yudhistira Arlianta mengatakan, pihaknya tidak mengalokasikan anggaran untuk kegiatan tersebut saat penyusunan anggaran 2025.
Keputusan itu diambil berdasarkan informasi awal dari Dinas Pariwisata Kaltim yang menyebutkan ajang Duta Wisata ditiadakan untuk periode 2026–2027.
Baca Juga: Haornas 2026 PPU: Bupati Mudyat Noor Dorong Anak Gemar Olahraga Sejak Dini
“Logikanya waktu itu, untuk apa kita anggarkan dan laksanakan jika tidak ada penyaluran ke tingkat provinsi,” terang Yudhistira, Senin (7/9).
Namun, kebijakan tersebut berubah setelah terjadi rotasi kepemimpinan di Dinas Pariwisata Kaltim. Kepala dinas yang baru memutuskan ajang tahunan itu tetap digelar pada November 2026.
Perubahan tersebut membuat Disbudpar PPU harus mencari alternatif. Terlebih, kontingen PPU memiliki rekam jejak cukup baik karena secara konsisten mampu menembus posisi lima besar pada tingkat provinsi.
“Sementara itu, opsi pergeseran anggaran di tingkat kabupaten untuk saat ini sudah tidak lagi memungkinkan,” ucapnya.
Untuk tetap mengirimkan wakil, Disbudpar PPU mengkaji opsi tanpa menggelar seleksi baru. Salah satunya menunjuk alumni Duta Wisata PPU 2025, seperti peraih juara kedua atau ketiga yang sebelumnya belum pernah dikirim mewakili PPU di tingkat provinsi.
“Rencananya PPU akan mengirimkan tiga perwakilan, yakni sepasang Duta Wisata dan satu Putri Pariwisata, didampingi tim pendukung dari Asosiasi Duta Wisata Indonesia (Adwindo) PPU,” tegasnya.
Kendati demikian, persiapan peserta tetap membutuhkan biaya, terutama untuk pembekalan dan operasional selama mengikuti rangkaian kegiatan.
Karena tidak memiliki alokasi anggaran daerah, Disbudpar PPU mendorong pengurus Adwindo PPU untuk bergerak mandiri dengan mencari dukungan sponsor dari pihak ketiga.
“Bentuk dukungan dari dinas saat ini sebatas pemberian rekomendasi dan fasilitasi tempat pelatihan. Untuk dukungan anggaran secara langsung, kondisi saat ini belum memungkinkan,” katanya.
Editor : Muhammad Ridhuan