KALTIMPOST.ID, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terus bergerak aktif menjemput kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk membiayai proyek sarana pendidikan bernilai ratusan miliar rupiah. Langkah jemput bola ini ditempuh guna menyiasati keterbatasan kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Benuo Taka.
Salah satu agenda prioritas yang tengah diperjuangkan ke pemerintah pusat adalah pembangunan Sekolah Rakyat. Program ini merupakan kolaborasi lintas kementerian yang melibatkan Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum.
Baca Juga: LAPSUS: Pertalite di Kutim Sempat Tembus Rp 25 Ribu Per Liter, Wabup Ungkap Akar Masalah Antrean
Secara nasional, program Sekolah Rakyat tercatat masuk dalam rencana alokasi anggaran hingga Rp 32 triliun, dengan perkiraan kebutuhan biaya sekitar Rp 250 miliar per unit. Namun, realisasi fisik di lapangan masih menemui sedikit ganjalan administratif terkait dokumen lingkungan.
Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) PPU Arif Afandi mengungkapkan adanya perbedaan standar persyaratan antarkementerian. Kementerian Sosial mulanya hanya mensyaratkan dokumen UKL-UPL, sementara Kementerian Pekerjaan Umum mewajibkan kepemilikan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sebelum alat berat bekerja.
"Meski demikian, masih ada kendala teknis terkait kriteria kesiapan pengerjaan lahan di tingkat kementerian," kata Arif saat dikonfirmasi, Sabtu (12/9/2026).
Baca Juga: Jadwal dan Syarat Pendaftaran Pesparawi Kubar 2026, Pertandingkan 11 Kategori
Untuk mengatasi silang syarat tersebut, pemerintah daerah langsung bergerak cepat menaikkan status kajian lingkungan. Arif memastikan proses penyesuaian regulasi teknis ini sedang digarap secara intensif oleh instansi terkait.
"Saat ini dokumen UKL-UPL sedang kita tingkatkan menjadi Amdal agar pengerjaan fisik oleh Kementerian PU dapat segera berjalan," ujarnya.
Selain mempercepat realisasi Sekolah Rakyat, Pemkab PPU juga berhasil mengamankan alokasi proyek Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) bertaraf internasional. Program ini didanai langsung oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan pagu investasi antara Rp250 miliar hingga Rp300 miliar.
Baca Juga: LAPSUS: Antrean Pertalite di Balikpapan Belum Usai, Delapan SPBU Diusulkan Jadi Penyalur Baru
Secara nasional, total anggaran pembangunan SNT diproyeksikan mencapai Rp7,21 triliun. Fasilitas ini dirancang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA dalam satu kawasan terpadu tanpa asrama, lengkap dengan sarana olahraga modern dan kolam renang.
Kesiapan lahan untuk proyek pendidikan berskala besar ini juga telah tuntas secara legalitas. Bupati PPU Mudyat Noor resmi menandatangani Berita Acara Serah Terima lahan bersama pihak kementerian pada 30 Juli 2026 lalu.
"Yang menarik, sekolah ini nantinya dikelola langsung Unit Pelaksana Teknis kementerian, bukan pemerintah daerah. Mulai pembangunan fasilitas hingga penyediaan tenaga pengajar seluruhnya ditangani pusat," jelas Arif.
Hadirnya deretan sarana belajar modern ini diproyeksikan menjadi pengungkit utama kualitas sumber daya manusia lokal. Terlebih lagi, posisi PPU bersentuhan langsung dengan denyut pengembangan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.
Baca Juga: LAPSUS: Antrean Pertalite Mengular di Kaltim, Anggota DPR RI Pertanyakan Kuota dari BPH Migas
"Harapannya, keberadaan sekolah ini dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia PPU yang saat ini tercatat sebesar 75,82, agar mampu melampaui rata-rata Provinsi Kaltim maupun nasional," pungkasnya.
Pemerintah Kabupaten PPU optimistis penuntasan izin Amdal dan dukungan penuh pemerintah pusat dapat segera mewujudkan fasilitas pendidikan unggulan yang merata bagi generasi muda Benuo Taka. (*)
Editor : Dwi Restu A