PENAJAM- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) melalui Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan PPU sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA). Salah satunya, mengoptimalkan peran Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) di tingkat lokal.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapelitbang PPU, Kusnul Khotimah, mengungkapkan bahwa pembentukan APSAI menjadi angin segar bagi upaya pemenuhan hak anak di PPU. Kehadiran asosiasi ini melibatkan dunia usaha untuk turut serta menerapkan prinsip-prinsip layak anak langsung dari lingkungan internal perusahaan.
"Alhamdulillah APSAI sudah terbentuk. Pembentukan APSAI di PPU tidak lepas dari peran aktif Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) PPU yang secara konsisten melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada dunia usaha di PPU. Melalui koordinasi yang dibangun DP3AP2KB bersama Bapelitbang selaku pengampu Gugus Tugas KLA, ajakan kepada perusahaan untuk bergabung dalam APSAI akhirnya membuahkan hasil dengan terbentuknya kepengurusan yang baru saja dilantik," ujar Kusnul, Jumat (18/9/2026).
Kusnul juga meluruskan adanya salah paham di kalangan dunia usaha yang sempat khawatir bahwa bergabung dengan APSAI berarti harus merogoh kocek dalam-dalam untuk program Corporate Social Responsibility (CSR) di luar perusahaan. Padahal, fokus utama dari penerapan KLA di ranah perusahaan dimulai dari kepedulian di lingkungan kerja ring satu masing-masing, bukan sekadar menyumbang program keluar.
"Jadi jangan berpikir perusahaan yang bergabung di APSAI itu CSR-nya harus buat kegiatan ke mana-mana, tidak harus sampai ke situ—walaupun kalau dilakukan itu lebih baik lagi. Fokus utamanya adalah bagaimana perusahaan menerapkan lingkungan kerja yang peduli anak serta menghasilkan produk yang ramah anak," jelasnya.
Ia mencontohkan, perusahaan seperti sektor perbankan dapat menyediakan fasilitas pendukung di kantornya, seperti penyediaan pojok bermain anak atau menata ruang pelayanan yang aman dan tidak membahayakan anak.
Sebagai SKPD yang memimpin Gugus Tugas KLA, Bapelitbang PPU memastikan bahwa evaluasi terus dilakukan secara berkala, tidak hanya berfokus pada penanganan stunting, tetapi juga pada indikator-indikator kabupaten layak anak secara menyeluruh.
Diketahui, dengan terbentuknya kepengurusan APSAI yang baru dilantik periode 2026–2031 yang berlangsung secara daring di Kantor Bupati PPU turut dihadiri Bupati PPU, Mudyat Noor, Sekretaris Kabupaten, Tohar, serta Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) PPU, Nicko Herlambang, Senin (14/9/2026).
Pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Umum APSAI Pusat, Wida Septarina, dari Jakarta. Pemkab PPU optimistis kesadaran dunia usaha terhadap pentingnya ruang ramah anak akan semakin meluas.
“Ke depan, partisipasi dari berbagai sektor industri di PPU diharapkan terus bertumbuh guna mempercepat terwujudnya Kabupaten Layak Anak yang paripurna,” imbuhnya. (*)
Editor : Ismet Rifani