SAMARINDA–Surat Peringatan Nomor 500.1.11/348/100.05 telah dilayangkan Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda kepada 11 titik pengelola parkir dari berbagai sektor usaha. Surat yang terbit sejak 5 April lalu berisi mengenai standardisasi pelayanan fasilitas dan tata kelola parkir.
Dalam surat tersebut tertuang lima poin yang harus dilakukan pengelola parkir, seperti melengkapi persyaratan perizinan yakni KBLI 52215. Aktivitas parkir di luar badan jalan yang tidak memiliki izin, tidak dibolehkan melaksanakan kegiatan pelayanan parkir dan dilarang mengambil hasil pungutan.
Selain itu, menyatakan SK DPMPTSP tentang Penetapan Pengelolaan dan Struktur Tarif Parkir pada area mal/rumah sakit/hotel dinyatakan tidak berlaku. Karena tidak memenuhi Permenhub Nomor 12/2021. Termasuk penerapan tarif parkir di mal atau rumah sakit dan hotel wajib menyesuaikan Perwali Nomor 47/2018 tentang Tarif Layanan Parkir.
Dalam surat tersebut juga disebutkan, semua pengelola mal dilarang mengelola atau menyediakan valet parkir karena belum terdapat aturan maupun izin dalam pengelolaan parkir, sehingga bagi pengelola yang sudah melaksanakan wajib ditutup atau dihentikan. Terakhir, mengarahkan pengelola parkir agar menerapkan sistem pembayaran non-tunai secara 100 persen.
Bahwa surat peringatan diharapkan ditindaklanjuti hingga 30 April mendatang. Dishub menyebut akan menyegel tempat yang belum melaksanakan aturan tersebut.
Terhadap karut-marut izin perparkiran di Samarinda, Wali Kota Samarinda Andi Harun menyebut akan memanggil OPD terkait untuk menggali informasi mengenai hal tersebut. Kondisi itu juga menjadi atensi pihaknya untuk diselesaikan. “Akan diurai satu per satu masalah yang dihadapi,” singkatnya, Kamis (18/4). (dra/k8)
DENNY SAPUTRA
@dennysaputra46
Editor : Dwi Restu A