Indonesia dengan keberagaman budaya dan geografisnya menghadapi tantangan kompleks dalam mencapai kesetaraan dan inklusivitas.
Dalam upaya mengatasi masalah ketimpangan yang masih ada di negara ini, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) meluncurkan Laporan Diagnostik Ketimpangan pertama untuk Indonesia pada 14 November 2023, bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
Untuk diketahui, proyek ini didukung Agence Française de Development (AFD) didanai Fasilitas Penelitian Uni Eropa tentang Ketimpangan (perpanjangan). Ini adalah bagian dari Perpanjangan Fasilitas Penelitian tentang Ketimpangan yang dikoordinasikan oleh AFD dan didanai oleh Uni Eropa.
Perpanjangan ini akan berkontribusi pada pengembangan kebijakan publik yang bertujuan mengurangi ketimpangan di empat negara: Afrika Selatan, Meksiko, Kolombia, dan Indonesia selama periode 2021-2025.
Laporan ini mengukur dan menyoroti lanskap ketimpangan di Indonesia di berbagai dimensi.
Antara lain, sektor ekonomi, pekerjaan, sosial, infrastruktur fisik, gender, dan aspek spasial. Medio 14 November 2024 silam, LPEM FEB UI mengadakan diseminasi utama untuk laporan Diagnostik Ketimpangan di Indonesia. Nah, setelah selesai, mereka melanjutkan diseminasi di tingkat lokal.
Dari beberapa daerah yang sudah terselenggara, mereka bergeser ke Kaltim. Presentasi itu berlangsung di Swiss Belhotel, Selasa (23/7).
Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan temuan utama dari laporan kepada pemangku kepentingan, ahli, LSM lokal, dan lembaga penelitian.
Tim LPEM FEB UI mempresentasikan temuan dari laporan diagnostik diikuti dengan komentar dan rekomendasi dari ahli yang hadir, salah satunya adalah Zainal Abidin Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman. Baca Juga: Pasar Pandansari Sudah Jadi Ikon Kota Balikpapan, Seharusnya Memang Ditata dengan Baik
Tujuan dari diseminasi ini adalah untuk mendorong diskusi terbuka tentang ketimpangan di Indonesia dan menambahkan perspektif lokal untuk merancang intervensi kebijakan yang efektif di tingkat provinsi dan kabupaten, khususnya di Kaltim.
Sesi dimulai dengan presentasi dari Muhammad Hanri, kepala Kelompok Penelitian Perlindungan Sosial dan Tenaga Kerja di LPEM FEB UI. Sesi ini membahas temuan utama dari laporan Diagnostik Ketimpangan di Indonesia dan dinamika di Kaltim.
Studi ini menemukan bahwa, serupa dengan tren nasional, tingkat ketimpangan di Kaltim sedikit menurun dalam sepuluh tahun terakhir. Namun, ini disebabkan melambatnya pengeluaran per kapita di rumah tangga berpenghasilan tinggi dari pada peningkatan di rumah tangga yang berpenghasilan rendah.
“Dalam aspek tenaga kerja, tantangan yang sama yang dihadapi di tingkat nasional. Lulusan SMK juga memiliki persentase tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan dengan latar belakang pendidikan lainnya, di tengah berbagai program utama pemerintah di bidang vokasi,” ujarnya.
LPEM FEB UI mengumpulkan pejabat pemerintah, akademisi, dan pihak non-pemerintah untuk membahas akar masalah dan mendapatkan solusi yang layak bagi pemerintah daerah untuk mengambil tindakan.
Rekomendasi dari sesi ini akan menjadi dasar bagi kebijakan yang lebih inklusif untuk menurunkan. Sebagai penutup, Muhammad Hanri merekomendasikan beberapa kebijakan untuk mengatasi ketimpangan di Indonesia.
Editor : Uways Alqadrie