Anggota DPRD Samarinda Samri Shaputra menjelaskan, untuk melakukan penertiban yang efektif, Pemkot membutuhkan payung hukum yang kuat, seperti perda. Namun, saat ini usulan Perda Trantibum yang diharapkan dapat mengatur hal ini masih dalam tahap penggodokan di DPRD. "Perda bisa memuat sanksi pidana bagi pelanggar," ujarnya, Kamis (10/10).
Dia menyebut, kebijakan Pemkot Samarinda yang membatasi pembelian Pertalite khususnya bagi mobil di beberapa SPBU, karena dianggap menyebabkan kemacetan, dilakukan dengan melihat kondisi di lapangan. Menurutnya, kebijakan ini memang dapat mengurangi antrean, namun tidak bisa dijadikan solusi jangka panjang. "Jika dijadikan kebijakan permanen tentu itu keliru," tegasnya.
Ia berpendapat, kebijakan pembatasan pembelian Pertalite hanya bersifat sementara dan situasional, seperti halnya pengalihan arus lalu lintas saat ada kegiatan atau proyek. “Sepanjang tidak dijadikan permanen, tidak masalah,” sebutnya.
Terkait lambatnya proses pembentukan Perda Trantibum, Samri yang pada periode sebelumnya merangkap ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) menjelaskan bahwa hal ini disebabkan belum terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Samarinda. Saat ini masih dalam masa transisi, sehingga proses legislasi belum berjalan maksimal.
“Saat ini masih proses penyusunan tata tertib (tatib). Setelah pelantikan unsur pimpinan, baru AKD disusun. Nah setelah itu, anggota DPRD sudah bisa mengetahui tupoksi-tupoksinya sesuai komisi di mana dia ditempatkan," terangnya.
Samri berharap masyarakat dapat memahami kondisi ini dan bersabar menunggu penyelesaian masalah tersebut. "Kami berharap masyarakat dapat melihat manfaat jangka panjang dari kebijakan ini," pungkasnya.
Editor : Uways Alqadrie