DPRD Samarinda Prioritaskan Raperda Pencegahan Perkawinan Anak pada 2027

SAMARINDA – Keterbatasan anggaran membuat Komisi IV DPRD Samarinda hanya mengusulkan satu rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027. Dari dua usulan yang disiapkan, Raperda Pencegahan Perkawinan Anak dipilih menjadi prioritas.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti mengatakan, selain Raperda Pencegahan Perkawinan Anak, pihaknya semula juga mengusulkan Raperda Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. Namun, keterbatasan kemampuan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran membuat kedua usulan tersebut tidak dapat diajukan bersamaan.

“Karena kekurangan anggaran, kemampuan fiskal kita juga terbatas dengan adanya efisiensi, sehingga kita hanya mengusulkan satu raperda. Karena DPRD juga masih punya utang raperda yang seharusnya diselesaikan tahun 2026,” ujarnya, Kamis (12/11).

Baca Juga: Cegah 6.000 Jiwa Terpapar Narkoba, Polresta Samarinda Sita Barang Bukti Rp1,8 Miliar

Sri Puji menjelaskan, sejumlah raperda yang masih menjadi pekerjaan rumah DPRD harus melalui tahapan lanjutan. Di antaranya uji publik serta pembahasan bersama pemerintah provinsi dan Kementerian Hukum dan HAM. Karena itu, penyelesaian regulasi yang telah berjalan perlu diprioritaskan sebelum menambah usulan baru.

Meski belum masuk prioritas Propemperda 2027, Raperda Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas tetap dinilai penting. Usulan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) tersebut bertujuan mengaktifkan kembali 59 kampung keluarga berencana (KB) yang dinilai tidak lagi berjalan optimal sejak pandemi Covid-19.

Melalui regulasi itu, setiap kampung diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi keluarga dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan masyarakat.

“Jadi, bukan hanya tanggung jawab DP2KB, tetapi seluruh masyarakat Kota Samarinda ikut bertanggung jawab untuk membentuk kampung berkualitas,” tegasnya.

Menurut Sri Puji, penguatan kampung keluarga berkualitas diperlukan untuk menangani berbagai persoalan sosial yang berawal dari lingkungan keluarga. Persoalan tersebut meliputi rendahnya tingkat pendidikan, masalah kesehatan, hingga kondisi ekonomi. Berbagai faktor itu dinilai berkaitan dengan munculnya persoalan lain, seperti narkoba, perceraian, kekerasan, hingga tindak kejahatan.

Sementara itu, Raperda Pencegahan Perkawinan Anak dipilih karena angka perkawinan anak di Samarinda masih tinggi. Regulasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak serta pentingnya melindungi masa depan generasi muda.