Angka Perkawinan Anak Mengkhawatirkan, Komisi IV DPRD Samarinda Usulkan Raperda Prioritas 2027

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Komisi IV DPRD Kota Samarinda mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan Perkawinan Anak masuk dalam prioritas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027. Usulan ini menjadi langkah untuk menekan angka perkawinan anak yang dinilai masih mengkhawatirkan di Kota Tepian.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti mengatakan, pihaknya sebelumnya mengajukan dua usulan Raperda untuk 2027. Selain pencegahan perkawinan anak, terdapat Raperda tentang Kampung Berkualitas. Namun, setelah mempertimbangkan tingkat urgensinya, Komisi IV memilih Raperda pencegahan perkawinan anak sebagai prioritas.

"Komisi IV menginisiasi Raperda tentang pencegahan perkawinan anak. Kami sebenarnya ada dua usulan Raperda untuk tahun 2027, tapi karena harus ada yang prioritas, kami memilih Raperda pencegahan perkawinan anak," kata Sri Puji Astuti, Rabu (11/11).

Baca Juga: Alokasi Opsen dan Bagi Hasil Dipangkas hingga Rp209 Miliar, Pemkot Samarinda Layangkan Keberatan

Sri Puji menjelaskan, usulan tersebut didasarkan pada data dan laporan sejumlah instansi, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB), Pengadilan Agama, serta Kementerian Agama Kota Samarinda. Masukan juga datang dari komunitas perempuan dan organisasi profesi.

"Data-data laporan dari DP2PA, DP2KB, Pengadilan Agama, Kemenag Kota Samarinda, lalu usulan dari beberapa komunitas perempuan dan organisasi profesi menunjukkan bahwa sudah darurat perkawinan anak di Kota Samarinda, angkanya tinggi," jelasnya.

Menurutnya, pencegahan perkawinan anak berkaitan erat dengan berbagai persoalan sosial lainnya. Di antaranya kekerasan dalam hubungan berpacaran, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penelantaran anak, hingga tingginya angka perceraian. Persoalan tersebut juga tidak terlepas dari kondisi sosial ekonomi, seperti kemiskinan dan pengangguran.

Baca Juga: Hanya Berbekal Satu Kaus, Atlet Kempo Balikpapan Berhasil Raih 19 Medali di Porprov Kaltim 2026

Karena itu, Raperda tersebut diharapkan tidak hanya menjadi landasan regulasi, tetapi juga mendorong peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak serta pentingnya melindungi masa depan mereka.

Setelah Raperda dibahas, DPRD berencana mendorong sosialisasi secara intensif hingga tingkat akar rumput masyarakat. Langkah ini diperlukan agar upaya pencegahan perkawinan anak dapat dipahami dan diterapkan secara luas.

"Harapan kami dengan dibahasnya Raperda itu membuat masyarakat Samarinda paham bahwa anak itu punya hak dan masa depan. Tentunya ini bisa mencetak generasi seperti yang kita harapkan, Indonesia Emas," pungkasnya. (riz)