KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Kebijakan Pemkot Samarinda yang siap memberikan uang tunai sebesar Rp 300 ribu ke masyarakat yang kendaraannya mogok akibat BBM.
Sementara Pertamina menjanjikan adanya bengkel gratis di kabupaten/kota untuk masalah itu. Dua solusi ini, menurut Hairul Anwar, pengamat ekonomi asal Universitas Mulawarman, belum menyentuh pangkal persoalan.
“Apa pun itu tetap diapresiasi. Tapi hal ini belum menyelesaikan persoalan,” ungkapnya, Kamis, 10 April 2025. Solusi yang ditawarkan hanya perbaikan kilat. hanya sekadar tambalan sementara.
Tak ada jaminan kendaraan warga tak lagi rewel selepas pengisian bahan bakar ke depannya.
Dalam rapat dengar pendapat di DPRD Kaltim pada 9 April lalu, Pertamina membantah jika BBM yang mereka produksi aman. Serangkaian pengujian ditempuh untuk memastikan produk sesuai spesifikasi sebelum dipasarkan.
Namun realitasnya bertolak belakang, label layak jual yang disematkan tak juga menyudahi adanya kendaraan.
Tak hanya motor, mobil pun juga merasakan brebet dan enggan dipacu sekali pun tangki bahan bakar diisi. “Di kasus ini masih jadi tanda tanya, salah siapa. Masalah utama belum diketahui hingga kini,” tuturnya.
Hairul menyarankan pemerintah menginisiasi sebuah tim khusus untuk mengawal masalah ini hingga benar-benar tuntas.
Sampai tak ada lagi ditemukan kendaraan mogok seusai mengisi BBM. Dengan dua solusi yang ditawarkan saat ini, kejadian-kejadian itu masih akan dijumpai nantinya.
“Ini bukan cuma soal siapa yang bertanggung jawab. Tapi juga soal siapa yang mau menyelesaikan,” tukasnya.
Mengapresiasi langkah pemerintah boleh saja. Tapi tugas mereka mengurai benang kusut persoalan ini belum selesai. Jangan sampai uang Rp 300 ribu dianggap bisa menyelesaikan masalah. Karena, menurut Hairul, polemik kualitas BBM yang diragukan ini menyangkut kepercayaan publik.
Editor : Uways Alqadrie