SAMARINDA-Kesadaran masyarakat Samarinda dalam menaati aturan lalu lintas dinilai masih rendah. Hal itu menjadi sorotan serius Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda. Meski sosialisasi dan penertiban rutin telah dilakukan di berbagai titik.
Kepala Dishub Samarinda Hotmarulitua Manalu menyatakan, pembangunan kota tidak hanya bisa ditopang kebijakan pemerintah, tapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat.
“Kami ingin Samarinda menjadi kota yang mencerminkan peradaban. Tapi tidak cukup hanya dari sisi pemerintahan, perilaku tertib dari masyarakat adalah kunci utama,” ujarnya, Selasa (24/6).
Dia mencontohkan banyaknya pelanggaran lalu lintas yang terjadi, bahkan di lokasi yang sudah jelas diberi rambu larangan dan barrier.
“Sudah ada rambu, sudah dipasang penghalang, tapi tetap saja dilanggar. Itu menunjukkan bahwa bukan kurang informasi, tapi kurang kesadaran,” tegasnya.
Hotmarulitua mengakui bahwa keterbatasan jumlah petugas menjadi kendala dalam pengawasan menyeluruh. Karena itu, dia menekankan bahwa keselamatan di jalan raya seharusnya lahir dari kedisiplinan pribadi, bukan karena takut adanya petugas.
“Jika ketertiban hanya muncul saat ada pengawasan, kesadaran itu belum terbentuk. Kita butuh warga yang sadar aturan karena ingin selamat, bukan sekadar takut ditilang,” ujarnya lagi.
Dishub memastikan bahwa pelanggaran tetap akan ditindak tegas. Tilang akan dikenakan, dan denda akan muncul otomatis saat pembayaran pajak kendaraan.
“Penertiban sudah sering dilakukan. Bagi yang masih melanggar, tentu akan ditindak, dan efeknya akan terasa saat mereka mengurus pajak kendaraan bermotor,” jelasnya.
Lebih jauh, dia berharap warga mulai membangun budaya tertib berlalu lintas sebagai bagian dari gaya hidup dan tanggung jawab sosial.
“Pelanggaran itu bukan karena kurang informasi. Karena sebagian masyarakat masih memilih untuk abai. Sudah saatnya kita berubah demi keselamatan bersama,” pungkasnya. (*)
Editor : Dwi Restu A